Page 246 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 SEPTEMBER 2021
P. 246
“Saya mengajak kepada pemerintah daerah untuk terus perluas kepersertaan BPJS
Ketenagakerjaan pada sektor informal agar dapat jaminan perlndungan sosial,” keterangan
Menaker.
Menurut Ida, hal tersebut perlu dilakukan karna hingga saat ini kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan masih didominasi oleh pekerja formal (pekerja penerima upah) dibandingkan
pekerja informal
(pekerja bukan penerima upah). Sedangkan, jumlah pekerja informal jauh lebih banyak
dibandingkan pekerja formal.
Di masa pandemi Covid-19, baik pekerja formal dan informal memiliki risiko kerja yang sama.
Untuk itu, Ida berharap pemda dapat memberikan jaminan sosial pada para pekerja.
“Para pekerja seperti guru honorer, guru ngaji, marbot masjid, pengemudi ojek online, nelayan,
petani, mereka semua sangat rentan dalam melakukan pekerjaan. Jadi ini penting untuk pemda
memberikan perlindungan sosial baik kedepannya,” ucapnya.
Dengan membayar iuran program mulai Rp 16.800 per bulan, para pekerja akan mendapat
perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang bermanfaat untuk memberikan pengobatan
tanpa batas biaya.
Selain itu, pekerja juga mendapat Jaminan Kematian (JKM) yang akan diterima ahli wais jika
peserta meninggal dunia berupa santunan uang tunai.
Untuk itu, apabila pekerja meninggal, pendidikan anak akan ditanggung hingga perguruan tinggi.
Tanggungan tersebut disediakan untuk dua anak.
245
