Page 633 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 SEPTEMBER 2021

KEMNAKER PERCEPAT IMPLEMENTASI UNIT LAYANAN DISABILITAS
KETENAGAKERJAAN DI DAERAH

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mempercepat implementasi Unit Layanan
Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan di daerah. Langkah ini untuk melindungi hak para
penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan kerja dan berwirausaha.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono mengatakan, isu disabilitas senantiasa hadir sejalan
dengan isu kesetaraan, inklusi, dan non diskriminasi yang memiliki keterkaitan dalam semua sisi
termasuk bidang ketenagakerjaan.

"Secara asasi, kita memerlukan hubungan ketenagakerjaan yang menghormati keberagaman,
kemampuan, dan potensi setiap individu di lingkungan kerja yang mampu mewadahi berbagai
perbedaan latar belakang termasuk kondisi disabilitas," kata Suhartono, Jumat (17/9/2021).

Dia menjelaskan, dalam mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan inklusi di Indonesia
Kemnaker telah menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Di sisi lain, isu disabilitas ini adalah isu lintas sektoral yang penanganannya memerlukan
keterlibatan seluruh pemangku kebijakan bersama antara Kemnaker dengan Kemenko Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemendagri, serta Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas.

"Perlunya keterlibatan bersama dalam melaksanakan kegiatan percepatan penyelenggaraan Unit
Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan tahun 2021, baik dalam lingkup nasional
maupun regional Provinsi dan Kabupaten/Kota," ujarnya.

Menurutnya, Menaker Ida Fauziyah memiliki concern yang tinggi terhadap isu disabilitas,
khususnya bidang Ketenagakerjaan. Oleh karenanya, ia meminta agar ULD ini bisa dapat
diimplementasikan secepatnya "Ini bisa menjadi momentum yang tepat dari sisi ketenagakerjaan
bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, menjelaskan, komitmen Kemnaker ini
merupakan langkah yang tepat dalam menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, juga dunia usaha baik swasta, BUMN, BUMD serta memfasilitasi penyandang disabilitas
untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan sinergi program khususnya di
lingkup Provinsi Jambi "Saya meminta OPD terkait untuk menyiapkan unit layanan disabilitas dan
bermitra dengan dunia usaha dan industri dalam upaya meminimalisasi angka pengangguran
terutama pada tenaga kerja disabilitas," kata Wagub Abdullah.

Wagub Abdullah menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Jambi akan terus mengoptimalkan
pembentukan ULD Bidang Ketenagakerjaan untuk memantapkan perekonomian masyarakat dan
daerah.

632