Page 641 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 SEPTEMBER 2021
P. 641

Paritrana  Award  merupakan  penghargaan  tahunan  dari  Pemerintah  melalui  Kementerian
              Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) bersama BPJamsostek yang
              didukung Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.

              Menko  PMK  Muhajir  Effendy,  menegaskan  Paritrana  Award  ini  akan  terus  dilakukan  setiap
              tahunnya karena terbukti mampu meningkatkan komitmen dari seluruh unsur Pemerintah, mulai
              dari Pusat, Provinsi, hingga ke Kabupaten atau Kota serta perusahaan atau Badan Usaha dalam
              mendukung implementasi Jamsostek di wilayah masing-masing.

              Kepala  Kantor  BPJamsostek  Cabang  Tanjung  Morawa,  Iskandar  menyampaikan  terkait
              penghargaan Paritrana Award, pasalnya Pekerja Non-ASN dan Tenaga Honorer di lingkungan
              Pemerintah  Kabupaten  Del  i  serdang  dan  seluruh  Badan  Usaha  di  wilayah  kerja  Kabupaten
              Deliserdang yang belum terdaftar dalam program BPJamsostek untuk memastikankeikutsertaan
              di dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan bagi Badan Usaha yang sudah terdaftar
              memastikan  tepat  waktu  membayar  iuran,  memastikan  mengikutsertakan  seluruh  tenaga
              kerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

              "Kami berharap kedepannya Pemerintah Kabupaten Deliserdang ataupun Badan Usaha yang ada
              di daerah tersebut nantinya dapat menerima penghargaan Paritrana Award," ujarnya.

              Sebelumnya,  penganugerahan  Paritrana  Award  2020  yang  dihadiri  Wakil  Presiden  Republik
              Indonesia  Ma'ruf  Amin  secara  daring  melalui  kegiatan  webinar  turut  mengapresiasi  dan
              mendukung  program  pemerintah  dalam  melindungi  pekerjanya  melalui  jaminan  sosial
              ketenagakerjaan.

              "Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi seperti Inpres Nomor 2 tahun 2021 dan
              Permendagri Nomor 27 tahun 2021 sebagai komitmen pemerintah mengoptimalkan program
              perlindungan Jamsostek.

              Permendagri dimaksud mengatur perlindungan Jamsostek melalui penganggaran APBD tahun
              2022  bagi  para  pekerja  non-ASN,  pegawai  penyelenggara  pemilu,  pekerja  rentan,  hingga
              pegawai BUMD." tegas Ma'ruf Amin.

              Lebih lanjut. Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo menambahkan, BPJamsostek
              siap  berkolaborasi  dengan  seluruh  stakeholder,  baik  di  level  pusat  hingga  daerah  untuk
              mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarga.

              (ik)



























                                                           640
   636   637   638   639   640   641   642   643   644   645   646