Page 647 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 SEPTEMBER 2021
P. 647
Judul Gubernur Kepri dan Menhub Rakor Bahas Pemulangan PMI di Batam
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Pemulangan PMI
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210917103617-25-
695624/gubernur-kepri-dan-menhub-rakor-bahas-pemulangan-pmi-di-
batam
Jurnalis Pemprov Kepri, CNN Indonesia
Tanggal 2021-09-17 10:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Gubernur H Ansar Ahmad bersama Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi kembali
membahas Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk melalui Batam dan Tanjungpinang.
Ansar meminta agar pemulangan PMI nanti tetap seperti sebelumnya dan tidak dipusatkan hanya
di Batam.
GUBERNUR KEPRI DAN MENHUB RAKOR BAHAS PEMULANGAN PMI DI BATAM
Gubernur H Ansar Ahmad bersama Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi kembali
membahas Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk melalui Batam dan Tanjungpinang.
Ansar meminta agar pemulangan PMI nanti tetap seperti sebelumnya dan tidak dipusatkan hanya
di Batam.
"Kami memohon pak Menhub agar pemulangan PMI nanti tetap dua pintu seperti sebelumnya,
yakni lewat Batam dan Tanjungpinang. Tidak dipusatkan di Batam saja," pinta Ansar.
Hal itu disampaikan Ansar kepada Budi Karya saat 'Rapat Koordinasi Penanganan Pemulangan
PMI Melalui Pintu Masuk Batam', Kamis (16/9) di VIP Bandara Hang Nadim Batam.
Pada kesempatan itu, Ansar meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali penetapan
Batam sebagai pintu masuk satu-satunya PMI yang akan datang. Dia juga memohon agar masuk
PMI tetap dua pintu, yakni Batam dan Tanjungpinang.
Ansar menjelaskan apabila pintu masuk hanya ditetapkan satu Batam saja, disangsikan banyak
menimbulkan masalah baru, baik biaya maupun fasilitas.
Tanjungpinang, lanjut Ansar, bahkan jauh lebih siap dalam penanganan penerimaan PMI yang
datang. Hal tersebut, di Tanjungpinang sudah ada shelter dan berbagai fasilitas serta prosedur
yang memadai dan ditangani oleh Kemeterian Sosial langsung. Sementara di Batam tidak ada
penanganan dari Kemensos.
646
