Page 215 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2020
P. 215
Title AIRLANGGA HARTARTO: UNTUK DUKUNG TRANSFORAMASI EKONOMI, RUU CIPTAKER
TERDIRI DARI 11 KLASTER
Media Name rmol.id
Pub. Date 15 April 2020
Page/URL https://politik.rmol.id/read/2020/04/15/430462/airlangga-hartarto-untu k-dukung-
transforamasi-ekonomi-ruu-ciptaker-terdiri-dari-11-klaster
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah melalui Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto secara terbuka
sampaikan susunan draf Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker). Anggota
Baleg DPR: Omnibus Law Terlalu Berbahaya Jika Dibahas Tergesa-gesa Susunan
draft RUU Ciptaker tersebut disampaikan Airlangga Hartarto dalam rapat bersama
Badan Legislasi DPR RI yang disiarkan di akun media sosial DPR RI, Selasa (14/4).
Untuk mendukung transformasi ekonomi nasional, dikatakan Airlangga, RUU
Ciptaker terbagi dalam 11 klaster.
"Untuk mendukung transformasi struktural ekonomi, untuk melengkapi kebijakan
Perppu, RUU Cipta Kerja ini terdiri dari beberapa klaster," ujar Airlangga.
Dijelaskan Airlangga, RUU Ciptaker terdiri dari 15 Bab dan 174 pasal yang terdiri
dari Bab I ketentuan umum, Bab II maksud dan tujuan, Bab III peningkatan
ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Bab IV tentang ketenagakerjaan. Lanjut
Ketua Umum Partai Golkar ini, untuk Bab V berisi pasal-pasal tentang perlindungan
pemberdayaan UKM dan perkoperasian, Bab VI tentang kemudahan berusaha, Bab
VII terkait dengan riset dan inovasi, Bab VIII tentang pengadaan lahan, Bab IX
perihal kawasan ekonomi.
Bab X mengenai pemerintah pusat dan project strategis nasional. Bab XI terkait
administrasi pemerintahan untuk cipta kerja, Bab XII pengenaan sanksi, Bab XIII
ketentuan lain-lain, Bab XIV ketentuan peralihan dan Bab XV ketentuan penutup.
Dari keseluruhan klaster dan bagian tersebut, kata Airlangga, khusus untuk
ketenagakerjaan diatur dalam 5 pasal. Terkait investasi dan perizinan pada 80 pasal,
perizinan lahan 19 pasal, investasi dan proyek strategis 16 pasal serta 15 pasal
membahas UMKM dan koperasi.
"Selanjutnya, kemudahan berusaha 11 pasal, ketenaga kerjaan 5 pasal, kawasan
ekonomi 4 pasal, pengawasan dan sanksi 3 pasal, riset dan inovasi 1 pasal,"
demikian Airlangga.
EDITOR: AHMAD KIFLAN WAKIK
Page 214 of 219.
