Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 DESEMBER 2019
P. 24

ditanya wartawan mengenai berita termasuk kalau mengkonfirmasi soal berita.

               Usai pertemuan, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa Malaysia terbuka terhadap
               semua hal yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan TKI untuk
               dibicarakan bersama.

               "Intinya pemerintah Malaysia sangat welcome untuk semua hal bisa dibicarakan,
               bisa didiskusikan, termasuk isu beberapa MoU untuk pekerja domestik yang belum
               ada pembaruan," kata Ida, yang selalu melarang Humas Kemnaker untuk tidak
               meliput kegiatanya. Ia ingin kegiatannya hanya ditulis Humas Kemnaker dan rilisnya
               dikirim kepada media.

               Ida menjelaskan, MoU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia
               tentang Penempatan Pekerja Sektor Domestik atau pekerja rumah tangga telah
               berakhir sejak tahun 2016.

               Indonesia sendiri sudah mengajukan pembaruan MoU sejak tahun 2015. Namun
               hingga saat belum mendapat kesepakatan. "Ini juga didorong, kita meminta untuk
               segera ada respon atau tanggapan propose yang sudah kita ajukan," jelas Ida.

               Selain pembaruan MoU untuk penempatan pekerja sektor domestik, pertemuan ini
               juga membahas kebijakan sepihak (uniteral) dari Pemerintah Malaysia. Kebijakan
               sepihak tersebut diantaranya kebijakan double medical chek-up serta kebijakan
               imigrasi seperti Foreign Worker Centralized Management System (FWCMS), e-VDR
               (Visa Dengan Rujukan), dan Imigration Security Clereance (ISC).

               "Untuk itu, Indonesia meminta agar kebijakan-kebijakan tersebut ditinjau kembali
               dan perlu mendapat kesepakatan bersama. Sehingga, tidak ada salah satu pihak
               yang dirugikan," terang Ida.

               Pelaksana Tugas Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Aris Wahyudi,
               menambahkan, Indonesia telah mengajukan draft MoU yang mencakup inisiasi
               penempatan melalui mekanisme One Channel Recruitment.

               "Dengan pertemuan kedua Menteri pada hari ini, diharapkan proses pembaruan
               MoU dapat segera terselesaikan. Ke depan, semua pihak harus mengkonkritkan
               kebijakan One Channel dalam rekrutmen. Agar semua terkonsolidasi, terkoordinasi,
               dan terdata," ujar Aris.


               Sumber: Suara Pembaruan













                                                       Page 23 of 110.
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29