Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 DESEMBER 2019
P. 32
Menaker menjelaskan, MoU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia
tentang Penempatan Pekerja Sektor Domestik berakhir sejak 2016. Indonesia
sendiri sudah mengajukan pembaruan MoU sejak tahun 2015. Namun hingga saat
belum mendapat kesepakatan.
"Ini juga didorong, kami meminta untuk segera ada respon atau tanggapan propose
yang sudah kami ajukan," jelas Menaker.
Selain pembaruan MoU untuk penempatan pekerja sektor domestik, pertemuan ini
juga membahas kebijakan sepihak (uniteral) dari Pemerintah Malaysia. Kebijakan
sepihak tersebut diantaranya kebijakan double medical chek-up serta kebijakan
imigrasi seperti Foreign Worker Centralized Management System (FWCMS), e-VDR
(Visa Dengan Rujukan), dan Imigration Security Clereance (ISC).
"Untuk itu, Indonesia meminta agar kebijakan-kebijakan tersebut ditinjau kembali
dan perlu mendapat kesepakatan bersama. Sehingga, tidak ada salah satu pihak
yang dirugikan," terang Menaker.
Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Aris Wahyudi, menambahkan, Indonesia
telah mengajukan draft MoU yang mencakup inisiasi penempatan melalui
mekanisme One Channel Recruitment. Dengan pertemuan kedua Menteri pada hari
ini, diharapkan proses pembaruan MoU dapat segera terselesaikan.
"Ke depan, semua pihak harus mengkonkritkan kebijakan One Channel dalam
rekrutmen. Agar semua terkonsolidasi, terkoordinasi, dan terdata," ujar Aris.
Page 31 of 110.
