Page 289 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 289
Ditandatangani Perjanjian Bersama (PB) antara FSPPB dengan Direksi Pertamina (Persero) yang
juga disaksikan dan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker.
Dirangkum Okezone pada Sabtu (1/1/2022), berikut empat fakta damainya kisruh pegawai
dengan manajemen Pertamina:
1. Cikal Bakal Mogok Kerja Salah satu masalah yang mendasari munculnya ancaman mogok kerja
yang rencananya akan dilakukan seluruh pekerja Pertamina pada Rabu (29/12/2021) adalah
rencana kebijakan agile working yang berdampak pada pengaturan mekanisme kerja fleksibel
alias WFH. Di sisi lain, Senior Vice President Human Capital Development Pertamina, Tajudin
Noor dalam keterangan memastikan, program tersebut belum dijalankan dan masih dalam
proses mendapatkan masukan dari berbagai pihak.
"Karenanya, dalam membuat kebijakan ini prinsip dasarnya adalah pekerja harus secara sukarela
menyetujui pemotongan upah tersebut baru dapat memilih untuk WFH," katanya.
2. Mediasi dengan Kemnaker Kementerian Ketenagakerjaan sukses memediasi Direksi PT
Pertamina (Persero) dan FSPPB. Mediasi yang disebut berlangsung sejak Jumat (24/12/2021) itu
akhir mencapai kesepakatan.
"Hari ini menghabiskan waktu dan energi cukup banyak. Tapi, Alhamdulillah berhasil dengan
tercapainya kesepakatan," ucap Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri pada
Rabu (29/12/2021).
3 Kesepakatan yang Gagalkan Mogok Kerja Terdapat tiga kesepakatan yang membuat mogok
kerja sukses dibatalkan. Pertama, kedua belah pihak sepakat untuk memperbaiki kualitas
komunikasi dan dialog ke arah yang lebih konstruktif dan produktif. Kesepakatan ini dinilai Dirjen
Putri, pihak direksi akan membuka seluas-luasnya kanal komunikasi dengan para pekerja
Pertamina yang diwakili oleh pengurus FSPPB.
Kedua, adanya perjanjian melakukan penyesuaian gaji. Hal ini mengingat sejak 2020 lalu,
seluruh pekerja Pertamina tidak mengalami kenaikan gaji. Alhasil, gaji mereka berpotensi naik
di 2022 dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Ketiga,
FSPPB akan diberikan kebebasan dalam mengekspresikan keinginannya dengan tetap mengacu
pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
"Jika ada friksi atau beda pandangan dalam komunikasi antara Serikat Pekerja dengan Direksi
Pertamina, maka Kemnaker siap hadir memfasilitasi kedua belah pihak," tambah Putri.
4. Serikat Pekerja Pertamina Diminta Lebih Membuka Diri Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan
Universitas Indonesia (UI), Aloysius Uwiyono menyebut, serikat pekerja tak seharusnya hanya
mengajukan tuntutan secara agresif, tetapi juga membuka diri terkait segala upaya penyelesaian
yang telah ditempuh pihak Direksi Pertamina.
"Serikat pekerja jangan hanya menuntut saja tetapi juga membuka hati," ujarnya dilansir dari
Antara, Rabu (29/12/2021).
Komisi VII DPR RI pun berharap,ke depannya tak ada pihak internal Pertamina yang mengumbar
isu sensitif.
"Agar tidak mengganggu kinerja Pertamina itu sendiri, dan selayaknya dapat dikomunikasikan
secara internal tanpa membuat keresahan yang dapat merugikan korporasi dan berdampak
kepada masyarakat luas," ujar Pimpinan Komisi VII Bambang Haryadi, Rabu (29/12/2021).
(kmj).
288
