Page 333 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 333
Menurut Taufik, Jakarta merupakan Ibu Kota Indonesia. Sehingga hitung-hitungan kenaikan UMP
yang ditetapkan oleh pemerintah melalui PP Nomor 36, tidak pas diterapkan di Jakarta.
"Sekarang kan kalau kita ngikutin yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja, coba hitung,
(kenaikan UMP) gak ada sampai 1 persen, loh. Saya kira tidak ada yang dilanggar aturannya
oleh Anies," kata Taufik.
Gubernur DKI Anies Baswedan telah meneken aturan baru revisi UMP DKI 2022. Dalam revisi
ini, Anies yang sebelumnya menetapkan kenaikan upah minimum hanya 0,85 persen, menaikkan
lagi angka kenaikan UMP menjadi 5,1 persen. Dengan revisi itu, kenaikan yang sebelumnya
hanya Rp 37.749 dari upah tahun lalu Rp 4.416.186 kini menjadi Rp 4.641.854 atau naik Rp
225.667.
Keputusan Anies itu bikin Apindo meradang. Mereka pun menyiapkan gugatan untuk sang
gubernur ke PTUN. Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman menyatakan, pihaknya
keberatan dengan ditetapkannya revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 menjadi Rp 4,6
juta.
"Insya Allah dalam waktu dekat kami melakukan upaya hukum melalui PTUN atau hal lainnya
yang dimungkinkan upaya hukum," kata dia dalam konferensi pers daring, Kamis, 30 Desember
2021.
Wakil Ketua DPP Apindo itu berujar, revisi upah tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Sebab, ketentuan penetapan upah beserta sanksinya diatur dalam PP 36/2021. Sementara
Kepgub 1517/2021 tentang revisi upah tidak mengacu pada PP tersebut. Dia lantas meminta
pengusaha untuk tetap menaikkan UMP DKI 2022 hanya Rp 37 ribu.
332
