Page 527 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 527
"Kami sampaikan bahwa Apindo akan melakukan upaya-upaya hukum, termasuk ke Pengadilan
Tata Usaha Negara ya terkait UMP," ujarnya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis
(30/12).
Gugatan ini, kata Nurjaman, dilakukan lantaran Gubernur Anies telah melanggar regulasi
Pengupahan yang berlaku saat ini, terutama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan yaitu Pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27
mengenai Upah minimum propinsi.
Menurut Nurzaman, apa yang ada dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 sudah sama-sama disepakati,
baik dari sisi pengusaha, buruh, hingga pemerintah, dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan
yang menetapkan kenaikan upah paling lambat 21 November 2021 dan berlaku mulai tahun
2022.
"Jadi, Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan upaya hukum melalui PTUN,"
tekannya.
Adapun, Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani menyatakan, Pemprov DKI Jakarta secara
sepihak melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha,
khususnya APINDO DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai
unsur dunia usaha (pengusaha).
Dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut maka upaya untuk mengembalikan prinsip Upah
Minimum sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS atau Social Safety Net) bagi pekerja pemula tanpa
pengalaman tidak terwujud dan kembali menjadi Upah Rata-rata sehingga penerapan Struktur
Skala Upah akan sulit dilakukan karena ruang/jarak antara UM dengan Upah diatas UM menjadi
kecil.
"Atas kondisi tersebut, APINDO menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta atas revisi
besaran UMP DKI," tandasnya..
526
