Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 20
Title FRAKSI DEMOKRAT DESAK PEMERINTAH PASTIKAN KEMATIAN ABK WNI DI KAPAL
BERBENDERA CHINA BUKAN PERBUDAKAN
Media Name rmol.id
Pub. Date 11 Mei 2020
https://politik.rmol.id/read/2020/05/11/434218/fraksi-demokrat-desak-p emerintah-
Page/URL
pastikan-kematian-abk-wni-di-kapal-berbendera-china-bukan-pe rbudakan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Fraksi Partai Demokrat menyoroti perihal kematian anak buah kapal (ABK) tenaga
kerja Indonesia (TKI) di atas kapal berbendera China yang dianggap janggal. Partai
Demokrat meminta pemerintah Indonesia memastikan ABK TKI itu bukan korban
perbudakan dan kejahatan HAM. Pernyataan tersebut terlontar dari anggota Komisi
III DPR RI F-Demokrat Didik Mukrianto lewat keterangannya kepada wartawan,
Minggu (10/5).
"Sudah seharusnya pemerintah melakukan investigasi yang mendalam dengan
melibatkan otoritas internasional untuk memastikan tidak adanya kejahatan
kemanusiaan, perbudakan, kejahatan HAM atau kejahatan lainnya terhadap warga
negara Indonesia," ujar Didik. Ketua DPP Partai Demokrat Departemen Hukum dan
HAM ini menegaskan, pentingnya legal standing yang clear dan terang tentang
kebenaran informasi tersebut agar tidak terjadi kejahatan terhadap WNI yang
bekerja di luar negeri dikemudian hari.
"Untuk memastikan tidak adanya kejahatan perdagangan manusia sebagaimana
dimaksud dalam UU 21/2007 dan pelanggaran terhadap pekerja migran Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam UU 18/2017, pemerintah dapat memulai menelusuri
dari perusahaan agen yang merekrutnya," jelasnya.
"Termasuk memastikan tidak adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud Permen
Kelautan dan Perikanan 42/2016," terangnya.
Lanjutnya, seandainya setelah di investigasi ternyata ada unsur kejahatannya, maka
kejadian ini sungguh memukul rasa keadilan publik. Di satu sisi Indonesia atas nama
investasi memberikan ruang yang sangat lebar, bahkan bisa dikatakan dengan
karpet merah kepada tenaga kerja China yang bekerja di Indonesia. Sementara di
sisi lain pekerja Indonesia diperlakukan sebaliknya.
"Pemerintah harus jujur dan serius untuk mengungkap dengan tuntas kejadian ini.
Jangan sampai ada anggapan bahwa pemerintah tidak fair," katanya. "Memberikan
perlakuan yang lebih baik kepada pekerja dari China di Indonesia, sementara abai
terhadap warga negaranya. Hal demikian bisa berpotensi melanggar Konstitusi,"
tandasnya.
Page 19 of 313.
