Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 80
Title DIANCAM DENDA BILA TAK BAYAR THR, PENGUSAHA BUKA SUARA
Media Name detik.com
Pub. Date 11 Mei 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5009631/diancam-denda- bila-tak-bayar-
Page/URL
thr-pengusaha-buka-suara
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menjelang Lebaran, pembayaran tunjangan hari raya alias THR tahun ini jadi
polemik. Pasalnya, pengusaha mengaku kesulitan membayar sedangkan pemerintah
menegaskan THR mesti dibayar, kalau tidak bakal kena sanksi.
Ketua Umum DPD HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Provinsi DKI
Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan tidak bijak apabila pemerintah masih
memberikan sanksi denda bagi pengusaha di tengah kesulitan saat pandemi.
"Ya saya rasa tidak bijak ya kalau masa sulit kayak gini, pengusaha nggak mampu
malah didenda. Berbalik dengan stimulus pemerintah, kan stimulus untuk kurangi
beban pengusaha agar bisa berjalan," kata Sarman kepada detikcom, Minggu
(10/5/2020).
Sarman menilai kalau pemerintah memberikan sanksi maka akan berdampak pada
pengusaha, apalagi yang terdampak Corona sejak Februari. Pengusaha-pengusaha
itu disebut Sarman bagaikan jatuh tertimpa tangga kalau sampai kena denda.
"Kalau pemerintah kasih denda, coba lihat lah pengusaha yang sudah terdampak
sejak Februari. Lihat pengusaha tempat hiburan, hotel, restoran, kafe nggak ada
pemasukan sama sekali. Ini kalau mereka kena denda, ibarat jatuh tertimpa tangga
pula," kata Sarman.
Di sisi lain, Sarman mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sudah tepat
mengeluarkan (SE) M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Membuat pengusaha bisa bernegosiasi soal THR dengan pekerja. "Nah biarlah
dengan SE itu adalah dasar untuk negosiasi," tambahnya.
Lalu apakah pengusaha mau mengikuti pemerintah untuk tetap membayarkan THR?
Sarman menyatakan bahwa pengusaha tidak akan lari dari tanggung jawab. Dia
menegaskan bahwa membayar THR adalah kewajiban yang dilandaskan oleh
undang-undang.
Page 79 of 313.
