Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020

Title MIGRAN CARE MINTA PEMERINTAH PERBAIKI KEBIJAKAN UNTUK AKHIRI ESKPLOITASI
WNI
Media Name detik.com
Pub. Date 11 Mei 2020
https://news.detik.com/berita/5009699/migran-care-minta-pemerintah-per baiki-
Page/URL
kebijakan-untuk-akhiri-eskploitasi-wni
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Eksploitasi atau perbudakan warga negara Indonesia ( WNI ) di Kapal
China terus menjadi sorotan.

Migrant Care menyebut pemerintah perlu memperbaiki kebijakan terkait ABK untuk
mengakhiri kejadian tersebut.

"Jadi gimana mengakhirinya, ya memperbaiki kebijakannya, memperbaiki tata
kelolanya, memperkuat pendidikan pra pemberangkatannya kemudian melihat
kembali MoU dengan kapal-kapal asing dan sebagainya," ujar Direktur Eksekutif
Migrant Care Anis Hidayah, saat dihubungi, Minggu (10/5/2020).

Anis mengatakan, saat ini perlindungan ABK masih relatif lemah. Menurutnya para
ABK ini rentan karena berbagai sektor, diantaranya karena lemahnya pengawasan.

"Jadi sebenarnya perlindungan ABK ini kan relatif lemah, banyak sekali kebocoran-
kebocoran dikebijakannya. Kenapa si ABK ini rentan, satu sektornya kan memang di
laut jadi pengawasannya kan juga susah," kata Anis.

Selanjutnya, dia menyebut saat ini Indonesia belum melakukan ratifikasi Konvensi
International Labour Organization ( ILO ) 188. Dimana Konvensi ini berisi standar
perlindungan ABK pada sektor kapal ikan.

"Kedua kebijakannya sendiri kan juga masih lemah. Di Indonesia, kita ini belum
ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang perlindungan ABK di sektor kapal ikan,"
"Konfensi ILO 188 inikan yang berisi standar perlindungan ABK yang di sektor kapal
ikan, mulai dari sistem rekrutmennya, pendidikanya ketika bekerja itu seperti apa.
Ketika ada kasus bagaimana dan sebagainya, nah kita belum ratifikasi,"
sambungnya.

Terlebih Anis mengatakan, tata kelola ABK di Indonesia dilakukan oleh Kementerian
Perhubungan dan Kementerian Kelautan. Namun, tidak melibatkan Kementerian
Ketenagakerjaan.

Page 86 of 313.