Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 96
Title BP2MI, KEMENAKER, KKP, HINGGA KEMENLU WAJIB GUNAKAN WEWENANG BUAT USUT
KASUS ABK WNI DI KAPAL CHINA
Media Name wartaekonomi.co.id
Pub. Date 10 Mei 2020
https://www.wartaekonomi.co.id/read284847/bp2mi-kemenaker-kkp-hingga-k emenlu-
Page/URL
wajib-gunakan-wewenang-buat-usut-kasus-abk-wni-di-kapal-china
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pengelolaan pengiriman pekerja migran Indonesia ( PMI ) di sektor perikanan
mendesak untuk dibuat satu pintu. Semua kementerian dan lembaga saat ini
diminta fokus menginvestigasikan pelarungan jenazah tiga anak buah kapal ( ABK
) Indonesia di Kapal Tiongkok .
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ), Benny Rhamdani,
mengatakan bahwa harus segera dilakukan penegasan kewenangan, tugas, dan
fungsi, antar institusi yang menangani penempatan dan perlindungan ABK
perikanan. Dia menyarankan Kementerian Perhubungan ( Kemenhub ),
Ketenagakerjaan ( Kemenaker ), Kelautan dan Perikanan ( KKP ), Luar Negeri (
Kemenlu ), dan BP2MI, membangun database terpadu dan terintegrasi.
BP2MI, katanya, telah membentuk tim investigasi yang siap bersinergi dengan
kementerian lain untuk menyelidiki kasus pelarungan tiga jenazah ABK Indonesia.
Bahkan, tim ini akan menyelidiki seluruh dugaan pelanggaran hak asasi manusia (
HAM ), tindak pidana bidang ketenagakerjaan, dan tindak pidana perdagangan
orang (TPPO).
BP2MI mendorong penyelidikan dan penyidikan terhadap tiga manning agency
(perusahaan yang mengurus ABK). Dasar hukum yang digunakan Pasal 87 Undang-
undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI dan Pasal 13 UU
Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO.
Di sisi lain, Kemenaker akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap
kepatuhan perusahaan penempatan PMI (P3MI). Dimungkinkan diberikan sanksi
apabila terbukti melanggar aturan. Itu merujuk pada Pasal 19, 25, 27, dan 62 UU
Nomor 18 Tahun 2017.
Kemenhub bisa menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan perekrut yang bandel.
Kementerian pimpinan Budi Karya Sumadi itu bisa mencabut surat izin usaha
perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPPAK). Itu tertera dalam Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Perekrutan
Awak Kapal.
Page 95 of 313.
