Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2019
P. 103

Title         KEMNAKER KOORDINASI STAKEHOLDER LINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA
                Media Name    antaranews.com
                Pub. Date     25 Mei 2019
                              https://www.antaranews.com/berita/886824/kemnaker-koordinasi-stakehold er-
                Page/URL
                              lindungi-pekerja-migran-indonesia
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive






               Jakarta - Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
               Kerja (Binapenta dan PKK) Maruli A. Hasoloan menekankan pentingnya sinergi
               antara pemerintah dengan pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya
               masyarakat media massa dan Civil Society Organization (CSO) untuk menuntaskan
               permasalahan atau isu mengenai pekerja migran.

               "Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah untuk perbaikan sistem tata kelola
               PMI di dalam maupun luar negeri," kata Dirjen Maruli dalam siaran pers, Jakarta,
               Sabtu.

               Untuk melindungi dan melayani pekerja migran di dalam dan luar negeri,
               pemerintah telah melakukan kerja sama serta penandatanganan nota kesepahaman
               (MoU) dengan beberapa negara, termasuk penyediaan jaminan sosial bagi PMI.

               "Perlindungan pekerja migran lainnya yakni kerja sama melalui uji coba sistem
               penempatan satu kanal atau one channel untuk melindungi pekerja migran dari
               berbagai eksploitasi yang merugikan," katanya.

               Saat ini, menurut dia, One Channel baru diterapkan di Arab Saudi. "Sekarang
               sedang kami usahakan digunakan di semua negara (penempatan PMI)," katanya.

               Sedangkan perlindungan bagi pekerja migran di dalam negeri di antaranya melalui
               program Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Desa Migran Produktif
               (Desmigratif).

               Sementara Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Eva Trisiana
               menambahkan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang rencananya segera
               menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) di bidang penempatan tenaga
               kerja yang memiliki keterampilan spesifik atau Specified Skilled Worker (SSW) dalam
               waktu dekat ini.

               "Per 1 April 2019 Pemerintah Jepang telah mengeluarkan kebijakan baru untuk
               regulasi keimigrasiannya, berupa adanya residensial status yg baru, yaitu Specified
               Skilled Worker (SSW) bagi TKA yang akan bekerja ke Jepang," katanya.

               Eva menambahkan Jepang membuka kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Asing




                                                      Page 102 of 277.
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108