Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2019
P. 209

Title          MAYORITAS PNS DAERAH SUDAH TERIMA THR
               Media Name     cnnindonesia.com
               Pub. Date      24 Mei 2019
                              https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190524125802-532-398052/mayorit as-pns-
               Page/URL
                              daerah-sudah-terima-thr
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa 232
               pemerintah daerah sudah mencarikan Tunjangan Hari Raya ( THR ) kepada Pegawai
               Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di daerah. Angka ini mencakup 42,8 persen dari
               542 pemda yang wajib membayar THR.

               Sri Mulyani mengatakan angka ini berasal dari pemantauan Kemenkeu pada Jumat
               (24/5) pukul 10.15 WIB. Sebanyak 232 pemda yang sudah membayar THR ini terdiri

               dari 13 provinsi, 182 kabupaten dan 37 kota.

               "Sementara itu, 71 pemerintah daerah sedang dalam proses pembayaran karena
               sudah menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait THR," jelas Sri
               Mulyani, Jumat (24/5).

               Lebih lanjut ia mengatakan 166 pemda masih menyusun Perkada atau 35,39 persen
               dari seluruh pemda yang wajib membayar THR. Jumlah pemda tersebut terdiri dari
               delapan provinsi, 121 kabupaten, dan 37 kota.Kemudian, dari total 542 pemda yang
               wajib membayar THR, baru 469 pemda yang sudah memberikan konfirmasi tingkat
               kemajuan (progres) pembayaran THR kepada Kemenkeu.


               Menurut dia, Perkada sangat penting mengingat itu adalah syarat pencairan THR
               bagi aparatur pemda. Hal itu tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36
               Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil,
               Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggoita Kepolisian Negara Republik Indonesia,
               Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

               Tadinya, pencairan THR bagi ASN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
               Belanja Daerah (APBD) perlu dipayungi oleh peraturan daerah. Namun, Menteri
               Dalam Negeri Tjahjoi Kumolo mengatakan proses perda membutuhkan waktu lama,
               sehingga THR bisa lambat dicairkan. Walhasil, pasal 10 PP Nomor 36 menyebut
               bahwa pencairan THR bagi ASN di bawah naungan pemda bisa menggunakan
               Perkada saja.





                                                      Page 208 of 277.
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214