Page 218 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2019
P. 218
Ia berkata posko ini dibentuk pada 20 Mei 2019 sampai H+7 Idul Fitri 2019. Sejak
posko berdiri, Sugian belum menerima satu pun laporan keberatan dari karyawan
atau perusahaan. Menurut dia, Disnakertrans setiap kabupaten/kota paling
bertanggung jawab mengawasi pembayaran THR ini.
"Provinsi hanya mengingatkan saja, tapi kami tetap mendirikan posko pengaduan,"
kata Sugian Noorbah. Pihaknya mengimbau perusahaan segera membayarkan THR
sesuai ketentuan. Sebab, Disnakertrans bisa menjatuhkan sanksi administrasi
hingga sanksi denda bagi perusahaan yang enggan membayarkan THR ke
karyawan.
Perhitungan sanksi denda sebesar 5 persen dari total THR yang mesti dibayarkan ke
karyawan. Berkaca tahun 2018, Disnakertrans Kalsel belum menerima pengaduan
soal pembayaran THR ini. Ia berharap tidak ada pelaporan keberatan ihwal THR
selama momen Idul Fitri 1440 Hijriah di Kalsel.
Page 217 of 277.
