Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2019

Sri Mulyani menuturkan, pembayaran THR bagi penerima pensiun/tunjangan juga
dilaksanakan serentak melalui pemindahbukuan ke rekening penerima
pensiun/tunjangan yang dapat diambil melalui ATM dan kantor pos pada Jumat, 24
Mei 2019.

Apabila belum dapat mengajukan SPM THR hingga 24 Mei 2019, satuan kerja
(satker) dapat mengajukan SPM THR hingga 31 Mei 2019 atau setelah Hari Raya
Idul Fitri. "Jadi pada prinsipnya tidak ada yang hangus. Kalaupun tidak bisa hari ini
atau 31 Mei, maka bisa sesudah hari raya," tuturnya.

Untuk pencairan THR pemerintah daerah (pemda), sampai dengan 24 Mei 2019
pukul 10.15 WIB, 303 pemda sudah menetapkan peraturan kepala daerah
(perkada), terdiri atas 19 provinsi, 239 kabupaten, dan 45 kota; dan 166 pemda
masih menyusun perkada yang terdiri atas 8 provinsi, 121 kabupaten, dan 37 kota.

Dari 303 pemda yang sudah menetapkan perkada, 232 pemda telah membayarkan
THR dan 71 pemda dalam proses pembayaran. Sebanyak 246 pemda
mengalokasikan THR sebesar gaji pokok ditambah tunjangan melekat; 187 pemda
mengalokasikan THR sebesar gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja;
sementara besaran THR di 36 pemda masih menunggu penetapan perkada.

"Jadi seperti yang dijanjikan, THR bisa dibayarkan pada 24 Mei ini telah
dilaksanakan hampir keseluruhan. Hanya tinggal sedikit, mungkin yang masih dalam
proses surat perintah membayar THR," imbuhnya. Sri Mulyani berharap adanya THR
dan gaji ke-13 yang akan keluar pada Juni 2019 bisa memberikan dampak pada
perekonomian, terutama konsumsi.

"Biasanya terjadi first round effect, kemudian second round effect. First round effect
apabila mereka membelanjakan keseluruhan THR itu. Berarti Rp20 triliun di tingkat
pusat dan seluruh pemda nanti kita hitung jumlah totalnya, maka pengaruhnya
adalah langsung sehingga kita berharap pengaruhnya lebih besar bila dibandingkan
dengan bulan biasanya," jelasnya.

Sementara itu pengaruh kedua adalah multiplier effect kepada produsen maupun
perdagangan. Diharapkan pada kuartal II/2019 dari sisi pertumbuhan ekonomi bisa
terjaga di atas 5%. Dari sisi investasi diharapkan ada kepastian politis sehingga
faktor wait and see berkurang.

"Tentu kita berharap situasi politik tetap kondusif sehingga confidence konsumen
tetap terjaga. Kemarin masih 5,07%, kita berharap akan tetap terjaga di atas 5%,
bahkan mendekati 5,1%," kata Sri Mulyani. Sementara itu Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Sopandi Budiman
mengatakan tahun ini alokasi THR ASN di wilayahnya mencapai Rp52 miliar.

Angka ini turun Rp8 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2018 lalu yang mencapai
Rp 60 miliar. Pencairan untuk ASN tersebut bakal dilakukan dalam waktu dekat oleh
pemerintah. "Pemberian THR memang tidak sebesar tahun lalu karena

Page 86 of 277.