Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 FEBRUARI 2020

Title DI OMNIBUS LAW ADA UPAH PER JAM, JANGAN LUPAKAN ASURANSI PENGANGGURAN
Media Name kompas.com
Pub. Date 11 Februari 2020
https://money.kompas.com/read/2020/02/11/081000426/di-omnibus-law-ada- upah-per-
Page/URL
jam-jangan-lupakan-asuransi-pengangguran
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Pemerintah berencana mengatur upah per jam dalam omnibus law RUU Cipta Kerja
untuk beberapa sektor pekerjaan tertentu.

Adapun omnibus law RUU Cipta Kerja salah satunya bertujuan untuk merealisasikan
konsep easy to hire dan easy to fire. Sistem upah per jam dengan konsep easy to
hire dan easy to fire ini telah diterapkan di beberapa negara-negara maju.

Namun, ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, upah per jam erat
kaitannya dengan asuransi pengangguran. Sayangnya asuransi pengangguran luput
dalam pembahasan omnibus law Cipta Kerja.

"Di negara maju, easy to fire easy to hire untuk lay off (pemberhentian) karena di
situ ada asuransi pengangguran yang kuat. Bukan hanya negara hadir ketika
pekerja di PHK, memberikan uang setara upah minimum, tapi juga dilatih dan
difalitasi bekerja di tempat yang baru," ujar Bhima di Jakarta, Senin (11/2/2020).

Bhima menyebut asuransi pengangguran sangat penting dibutuhkan bila pemerintah
membahas upah per jam.

Asuransi pengangguran setidaknya memberikan kepastian bagi para pekerja yang di
PHK untuk menerima pelatihan dan mendapat pekerjaan baru dengan akumulasi
upah bulanan yang lebih baik.

"Jadi asuransi pengangguran itu penting kalau bahas upah per jam. Tapi di
Indonesia belum ada itu (asuransi pengangguran)," ungkapnya.

Bhima kemudian menyinggung pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
yang mengaku sakit perut soal anggaran kartu Pra Kerja yang digadang-gadang
Jokowi pada masa pencalonan presiden.

"Kemaren saja kartu pra kerja bikin sakit perut Sri Mulyani karena harus cari uang
Rp 10 triliun darimana. Itu bukan uang yang sedikit," ujar dia.

Page 16 of 82.