Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

GANDENG KPK, MENAKER JAMIN UANG BANTUAN TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan pelaksanaan program Bantuan Subsidi
Upah (BSU) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Bahkan Kemenaker sengaja menggandeng instansi eksternal seperti Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan bersama.

Berdasarkan data Kemenaker per 14 Desember 2020, realisasi penyaluran BSU telah
menyentuh Rp 27,96 triliun atau 93,94 persen dari pagu sebesar Rp 29,85 triliun.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
hingga Ditjen Pajak Kementerian Keuangan juga turun untuk melakukan pengawasan bersama-
sama dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Ida juga meyakinkan bahwa tidak ada dana bantuan yang mengendap di kementeriannya, atau
berbelok ke pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
Pernyataan Ida ini merespons kekhawatiran masyarakat terkait akuntabilitas penyaluran BSU
yang melibatkan dana dalam jumlah besar.

"Berdasarkan Permenaker 14 tahun 2020, mekanisme penyaluran BSU ini langsung ditransfer
ke rekening masing-masing penerima yang sebelumnya sudah diverifikasi dan divalidasi oleh
BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tidak pernah uang itu mampir ke mana-mana karena langsung
ditransfer ke rekening penerima bantuan," ujar Ida dalam Konferensi Pers 'Kupas Tuntas
Program Bantuan Subsidi Upah' yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (KPCPEN) di Media Center KPCPEN, Rabu (16/12/2020).

Ida juga menjawab pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat mengenai sumber
pembiayaan BSU. Ia menegaskan bahwa BSU menggunakan anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN) tahun 2020 dengan landasan hukum yang kuat. Ida juga menampik anggapan
bahwa BSU menggunakan uang operasional BPJS TK atau uang pekerja yang dikembalikan.

"Masih saja yang bertanya ini uangnya siapa, ini uang bersumber dari APBN, bukan uang yang
diambil dari operasional BPJS TK atau uang pekerja," tegas Ida.

Ida menambahkan, pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran BSU.
Pada pertengahan penyaluran BSU termin pertama, Kemenaker bersama dengan BPJS TK
menggandeng Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk melakukan pemadanan data
penerima.
"Ini prinsip kehati-hatian yang kami lakukan mengikuti rekomendasi KPK. Upaya ini dilakukan
semata-mata untuk memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa BSU ini tepat sasaran,"
kata Ida.
Ditegaskannya lagi bahwa seluruh proses pencairan BSU dilakukan secara transparan dan
akuntabel.

Apabila ada dana retur atau kembali maka otomatis akan dikembalikan ke kas negara. Ia
memastikan tidak ada penyelewengan dana bantuan kepada masyarakat.

"Kami juga terus dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang mengendap di
Kemenaker," katanya.

Realisasi anggaran termin pertama mencapai Rp 14,71 triliun dan menjangkau 12,26 juta
pekerja atau 98,86 persen dari target pemerintah yakni 12,4 juta pekerja.

10