Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

TUNTUT UU CIPTAKER DIBATALKAN,BURUH ANCAM MOGOK NASIONAL

Buruh bakal melakukan aksi mogok kerja nasional bila Undang-Undang No. 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tidak mendapat pembatalan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh
karena itu para buruh bakal terus memantau perkembangan yang terjadi terkait judicial review
(JR) yang diajukannya di MK.

"Bila dalam proses-prosesnya ditemukan kejanggalan, ada 3 hakim MA, 3 hakim DPR dan 3
hakim pemerintah, ada keberpihakan pada pembuat UU dalam hal ini DPR dan pemerintah,
nggak berpihak pada rasa keadilan, kita akan lakukan mogok kerja nasional. Resmi diumumkan
stop produksi tapi dilalui dengan mekanisme berunding," ujar Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/12/2020).

Namun, sambung Said, jika yang terjadi sebaliknya, yakni adanya pembatalan UU Ciptaker maka
mogok kerja nasional itu batal terjadi. Keputusan itu bakal hadir setelah melewati sejumlah
proses persidangan. Rabu (16/12/2020) persidangan sudah memasuki sidang ketiga dalam
rangka judicial review di MK. Persidangan bakal mulai sejak pukul 14.00 WIB.

"Dalam pokok perkara, kami meminta adanya perbaikan yaitu terhadap dua hal, yakni hak
konstitusional serta hak ekonomi yang dirugikan terhadap pemohon. Dalam hal ini, buruh kami
merangkumnya dalam 69 pasal yang digugat di klaster ketenagakerjaan. Kami rangkum lagi
dalam 12 isu perburuhan yang menjadi pasal-pasal gugatan," jelasnya.

Said menyebut memasukkannya pada 12 isu utama, 9 isu prioritas, 49 pasal dan 69
permasalahan. Sebanyak 12 isu utama tersebut adalah adalah lembaga tenaga kerja asing (5
permasalahan), perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT (6 permasalahan), pekerja alih daya
atau outsourcing (3 permasalahan).

Selain itu persoalan waktu kerja (3 permasalahan), cuti (1 permasalahan), upah dan upah
minimum (17 permasalahan), pemutusan hubungan kerja atau PHK (3 permasalahan), pesangon
(15 permasalahan), penghapusan sanksi'pidana (4 permasalahan), pelatihan kerja (3
permasalahan), pelaksana penempatan tenaga kerja (1 permasalahan) dan jaminan sosial (8
permasalahan). Adapun 9 isu prioritas adalah 9 poin awal.

Sebelumnya, Said mengaku ada keraguan proses JK UU Ciptaker di MK. Setidaknya, ada dua
alasan buruh ragu terhadap putusan MK terhadap JR UU Cipta Kerja. Pertama, dari komposisi
sebagian hakim MK yang dianggap murni pilihan pemerintah dan parlemen. Saat ini Hakim MK
tiga diusulkan DPR, tiga diusulkan pemerintah dan tiga lainnya oleh Mahkamah Agung (MA).

"Melihat komposisi itu, rasanya agak berat dari DPR dan pemerintah," paparnya.

Kedua, para buruh melihat MK cenderung tidak mengabulkan permohonan para pemohon
apabila berkaitan dengan pembahasan nilai. Hal tersebut, kata Said, sudah terbukti dalam
beberapa kasus sebelumnya.
"Besok adalah hari penentu apakah buruh akan meletakkan rasa keadilan terhadap kepercayaan
hakim MK, atau buruh kembali melakukan aksi perlawanan karena rasa keadilan tidak didapatkan
dari proses judicial review," jelasnya.

Safari

145