Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 34
Ia mengatakan secara menyeluruh tidak bisa menyebutkan berapa jumlah persis yang akan
mengajukan penangguhan ke Pemprov Jatim, tetapi diperkirakan mencapai ratusan
perusahaan, dilansir dari Antara.
Johnson mengakui sebelum ada COVID-19 dengan penetapan UMK 2020, sudah ada ratusan
perusahaan mengajukan penangguhan, dan belum mendapat respons.
"Kemarin saja, sebelum COVID-19 dengan UMK 2020, sudah ada ratusan kok yang
mengajukan. Jadi, mereka sedang mempersiapkan kembali untuk 2021," katanya.
Ia mengatakan, pengajuan penangguhan itu didasari belum adanya kepastian hukum,
khususnya untuk sistem penetapan upah, sebab tidak sesuai lagi dengan aturan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Kepastian hukum, kata dia, bagi pengusaha di Jatim telah menjadi masalah sejak dulu, dan hal
ini mempengaruhi pola pikir pengusaha.
"Beberapa tahun terakhir ini, pengusaha hanya butuh kepastian hukum saja. Nah, kami ini dalam
sistem penetapan upah sudah tidak lagi sesuai dengan aturan," ujar Jonhson yang juga
merupakan Wakil Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur Apindo Jatim, kata dia, juga tidak
berhak melarang pengusaha merelokasi tempat usahanya ke luar Jatim, karena itu hak masing-
masing pengusaha.
Sebelumnya, Pemprov Jatim menyampaikan bahwa nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
2021 untuk lima daerah di ring 1 mengalami kenaikan Rp100 ribu dibandingkan 2020.
Kelima daerah tersebut yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto.
Penetapan UMK itu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/538/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim Tahun 2021 yang
ditandatangani Khofifah Indar Parawansa tertanggal 21 November 2020.
33
