Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2019
P. 39

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jateng dan DIY Moch. Triyono (kiri)
               serta Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jateng Asnawi (kanan)
               saat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala Kantor
               Cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto Agus Widiyanto (dua dari kiri) dan
               Kepala Kejari Banyumas R.Raharjo Yusuf Wibisono (dua dari kanan) di Purwokerto,
               Kabupaten Banyumas, Selasa (27/8/2019). Sumarwoto)  Dia mengatakan pihaknya
               sudah cukup banyak melimpahkan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan. Di
               Purwokerto ada sekitar 700 SKK, sedangkan di Surakarta sekitar 1.200 SKK.

                Menurut dia, SKK tersebut terdiri atas lima macam, yakni piutang, perusahaan
               wajib belum daftar (PWBD), perusahaan daftar sebagian tenaga kerja (PDSTK),
               perusahaan daftar sebagian upah (PDS Upah) dan PDS Program.

                Sementara untuk tunggakan atau piutang iuran yang berhasil ditarik dari wilayah
               Jateng bagian selatan serta wilayah Pekalongan dan Tegal sekitar Rp1,2 miliar.

                "Kalau tunggakan atau piutang iuran di wilayah kami secara keseluruhan sekitar
               Rp7 miliar dan sekitar Rp1,2 miliar di antaranya dari wilayah selatan. Itu semua
               sudah berhasil kami tarik kembali, artinya ada sekian ribu orang yang kembali
               terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

                Ia mengatakan harapan BPJS Ketenagakerjaan tidak muluk-muluk, yakni
               bagaimana para pekerja terlindungi meskipun dengan angka minimal kepesertaan.

                 "Yang pada gilirannya saya bilang, kita ikut menjadi JPS (Jaring Pengaman Sosial),
               menjaga tidak muncul warga miskin baru di masyarakat karena pencari nafkahnya
               meninggal dunia atau mengalami kecelakaan kerja dan tidak memiliki jaminan
               sosial," katanya.

                Kepala Kejati Jateng Yunan Harjaka mengatakan BPJS Ketenagakerjaan
               memberikan kuasa khusus kepada Kejati Jateng dalam rangka kinerja BPJS
               Ketenagakerjaan.


                "Ada beberapa hal, seperti tadi mengenai piutang-piutang, tunggakan-tunggakan
               yang belum terbayarkan. Alhamdulillah setelah bekerja sama dengan kita,
               memberikan kuasa, alhamdulillah ada beberapa hal yang sudah selesai dikerjakan,"
               katanya.

                Ia mengharapkan kerja sama tersebut ke depan harus lebih baik daripada yang
               sekarang.


                "Harus lebih baik lagi keberhasilan-keberhasilan maupun program-program yang
               telah terselesaikan," tegasnya.












                                                       Page 38 of 93.
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44