Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2020
P. 124

ATURAN BARU KEMNAKER: PERUSAHAAN WAJIB GAJI PENUH KARYAWAN ODP VIRUS
               Title
                              CORONA
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      17 Maret 2020
                              https://www.merdeka.com/uang/aturan-baru-kemnaker-perusahaan-wajib-gaj i-penuh-
               Page/URL
                              karyawan-odp-virus-corona.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive















               Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
               M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan bagi para pekerja dan kelangsungan
               dunia usaha. Surat ini ditunjukkan bagi para Gubernur di seluruh wilayah Indonesia,
               terkait kondisi terkini pandemi covid-19 di Tanah Air.


               "Bagi para pekerja atau buruh yang dikategorikan berstatus Orang Dalam
               Pemantauan (ODP) terkait virus covid-19 melalui keterangan dokter, sehingga
               diperkenankan untuk tidak masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar
               Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh," kata Menaker
               Ida Fauziyah dalam siaran pers yang diterima Merdeka.com, Selasa (17/3).

               Selain itu, bagi para pekerja atau buruh yang dikategorikan dengan kasus suspek
               virus covid-19, sehingga harus di karantina/diisolasi sesuai keterangan dokter, maka
               upahnya akan dibayarkan secara penuh selama menjalani proses karantina/isolasi.
               Sedangkan bagi para pekerja atau buruh yang tidak masuk kerja karena jatuh sakit
               akibat terjangkit virus covid-19 yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter, maka
               upahnya juga harus dibayarkan sesuai peraturan dalam perundang-undangan.


               Sedangkan untuk perusahaan yang terpaksa meliburkan sebagian atau keseluruhan
               pekerjanya, akibat peraturan kebijakan pemerintah daerahnya dalam menghindari
               penularan virus covid-19 sehingga mengganggu kegiatan usahanya. Maka terdapat
               perubahan terkait besaran dan cara pembayaran upah bagi pekerja, sesuai dengan
               kesepakatan bersama antara pelaku usaha dengan para pekerjanya.

               Imbauan untuk Gubernur

               Untuk itu para Gubernur diharapkan dapat melaksanakan dan menyampaikan surat
               edaran terbaru kemnaker kepada para Bupati ataupun Walikota di daerahnya
               masing-masing. Seperti;


               1.  Aktif untuk melakukan tindak pencegahan penyebaran dan penanganan virus
                   Covid-19 di lingkungan kerjanya,






                                                      Page 123 of 142.
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129