Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2020
P. 138

BEGINI SKEMA PENGUPAHAN BAGI BISNIS YANG TERDAMPAK PEMBATASAN KEGIATAN
               Title
                              USAHA
               Media Name     bisnis.com
               Pub. Date      17 Maret 2020
                              https://ekonomi.bisnis.com/read/20200317/12/1214578/begini-skema-pengu pahan-bagi-
               Page/URL
                              bisnis-yang-terdampak-pembatasan-kegiatan-usaha
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive

















               JAKARTA-- Kementerian Ketenagakerjaan menyerahkan skema pengupahan kepada
               kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, terkait dengan pekerja yang tidak
               masuk kerja akibat pembatasan kegiatan usaha di daerah.


               Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020
               tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka
               Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.


               Surat edaran yang ditandatangani pada 17 Maret 2020 ini ditujukan kepada para
               Gubernur di seluruh Indonesia. Dalam SE itu disebutkan para Gubernur diminta
               melaksanakan pelindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemi Covid-
               19 serta mengupayakan pencegahan, penyebaran dan penanganan kasus terkait
               Covid -19 di lingkungan kerja.

               Dalam surat edaran itu, disebutkan ketentuan pengupahan pekerja, bagi
               perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan
               pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan virus
               corona  "Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat
               kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan
               penanggulangan Covid-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh
               pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan
               usaha maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh
               dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh,"
               ujar Ida dalam surat edaran tersebut, Selasa (17/3/2020).

               Kendati demikian, adlam surat edaran itu, disebutkan bahwa pekerja/buruh yang
               dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19
               berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak masuk kerja paling lama 14 hari atau
               sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.







                                                      Page 137 of 142.
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143