Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2020
P. 99
Title MENAKER: PENGUSAHA WAJIB BAYAR UPAH BURUH YANG SUSPECT CORONA
Media Name kumparan.com
Pub. Date 17 Maret 2020
https://kumparan.com/kumparanbisnis/menaker-pengusaha-wajib-bayar-upah -buruh-
Page/URL
yang-suspect-corona-1t2mpMrN65u
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker
Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja atau Buruh dan
Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19
atau virus corona. Surat yang ditandatangani 17 Maret 2020 ini ditujukan kepada
para Gubernur di seluruh Indonesia.
Dalam SE Menaker ini disebutkan para Gubernur diminta melaksanakan
perlindungan pengupahan bagi pekerja atau buruh terkait Pandemi COVID-19 serta
mengupayakan pencegahan, penyebaran, dan penanganannya di lingkungan kerja.
"Bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan
(ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak masuk kerja
paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya
dibayarkan secara penuh," kata Ida dalam keterangan tertulis dikutip kumparan,
Selasa (17/3).
Dia mengatakan, bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan kasus suspect COVID-
19 dan dikarantina atau diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya
dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina atau isolasi.
"Sedangkan bagi pekerja atau buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19
dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai
peraturan perundang-undangan," kata dia.
Peraturan perundangan yang dimaksud adalah UU 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Pada pasal 93 disebutkan, upah yang dibayarkan kepada
pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai
berikut: untuk empat bulan pertama, dibayar 100 persen dari upah; untuk empat
bulan kedua, dibayar 75 persen dari upah.
Untuk empat bulan ketiga, dibayar 50 persen dari upah; dan untuk bulan
selanjutnya dibayar 25 persen dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja
dilakukan oleh pengusaha.
Page 98 of 142.
