Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2019
P. 13

Title         PENETAPAN UMK GUNUNG KIDUL TUNGGU BESARAN INFLASI
                Media Name    jogja.antaranews.com
                Pub. Date     13 Oktober 2019
                              https://jogja.antaranews.com/berita/398176/penetapan-umk-gunung-kidul- tunggu-
                Page/URL
                              besaran-inflasi
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive











               Gunung Kidul - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Kidul,
               Daerah Istimewa Yogyakarta, masih menunggu penetapan besaran laju inflasi dan
               tingkat pertumbuhan ekonomi dari Pemerintah Pusat yang akan digunakan sebagai
               acuan penetapan Upah Minimum Kabupaten 2020.

               Kepala Disnakertrans Gunung Kidul Purnamajaya di Gunung Kidul, Minggu
               mengatakan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) mengacu pada Peraturan
               Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, maka esuai dengan aturan
               tersebut, penetapan sangat mengacu pada dua indikator, yakni laju inflasi dan

               tingkat pertubuhan ekonomi.

               "Dua komponen inilah yang menjadri penentu berapa besaran kenaikan upah di
               tahun depan. Saat ini, kami masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat
               terkait dengan berapa laju inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi di tahun ini,"
               kata Purnamajaya.

               Ia mengatakan pihaknya juga sudah melalukan survei dari Kebutuhan Hidup Layak
               (KHL). Kegiatan tersebut dilaksanakan sepuluh kali dalam setahun.

               "Survei ini tidak berpengaruh besar dalam penentuan besaran UMK karena hanya
               dijadikan sebagai pembanding pada saat pembahasan," katanya.

               Ia mengatakan hasil survei KHL hanya menjadi salah satu indikator dalam

               penegapan UMK. Hal yang mendasar yakni laju inflasi nasional, tanpa adanya
               penetapan tersebut maka kabupaten tidak bisa membahas usulan upah dalam rapat
               koordinasi di dewan pengupahan yang terdiri dari pemkab, serikat pekerja dan
               asosiasi pengusaha.

               "Nanti kalau sudah ditetapkan, kami segera menyusun jadwal untuk pertemuan.




                                                       Page 12 of 106.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18