Page 283 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2021
P. 283
KEMNAKER TINDAKLANJUTI TEMUAN CPMI NONPROSEDURAL DI BATAM
Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Hayani Rumondang, menyatakan bahwa Pengawas
Ketenagakerjaan akan menindaklanjuti dugaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
secara nonprosedural terhadap seorang Calon PMI tak berdokumen, yang ditemukan dalam
inspeksi mendadak Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Kemnaker, di Hotel
Penuin, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (16/8/2021) kemarin.
Saat ini, CPMI tanpa dokumen, Ruwanti (41) asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah telah
diamankan ke shelter pelindungan PMI UPT BP2MI Provinsi Kepri, sebelum dipulangkan ke
daerah asal oleh Kemnaker.
"Pengawas Ketenagakerjaan akan berkoordinasi dengan kepolisian mengenai adanya unsur
pidana dalam kasus tersebut terhadap semua pihak yang terlibat," kata Dirjen Haiyani
Rumondang dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (17/8/2021).
Sedangkan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, mengatakan pihaknya akan
memberi sanksi tegas terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang
terlibat menempatkan CPMI secara nonprosedural.
"Sesuai Kepmenaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia pda Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, P3MI pada saat ini harus memenuhi protokol
kesehatan," ujarnya.
Kemnaker, lanjut Suhartono, tak pernah bosan mengimbau semua masyarakat untuk berhati-
hati dan waspada bujuk rayu dari sponsor untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah dan gaji
tinggi dan memastikan P3MI yang memberangkatkan keluar negeri terdaftar di Kemnaker.
"Pastikan bahwa penempatan PMI keluar negeri melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan
Terpadu Satu Atap (LTSA) kabupaten/kota setempat," katanya.
Sementara Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI),
Rendra Setiawan, mengungkapkan sidak Tim Satgas PPMI ke kota Batam ini adalah respons atas
pengaduan masyarakat terhadap dugaan penempatan PMI nonprosedural ke negara Singapura
melalui Batam yang diindikasikan ditempatkan oleh orang perseorangan, bukan melalui
pelaksana penempatan PMI.
"Hal ini jelas melanggar ketentuan UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI," kata
Rendra.
Rendra menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Satgas PPMI Provinsi Kepri
dan Kota Batam untuk melakukan pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural melalui
kota Batam.
"Kami mengharapkan seluruh masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindakan-tindakan
penempatan PMI nonprosedural baik ke negara-negara Asia Pasifik maupun Timur Tengah dapat
segera melaporkan kepada Pemerintah," ujar Rendra.
282
