Page 310 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2021
P. 310
DAPATI CALON PMI NONPROSEDURAL DI BATAM, KEMNAKER IMBAU WARGA
WASPADA
Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Hayani Rumondang, mengatakan Pengawas
Ketenagakerjaan akan menindaklanjuti dugaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
secara nonprosedural terhadap seorang calon PMI tak berdokumen.
CPMI tanpa dokumen, Ruwanti (41) ditemukan dalam inspeksi mendadak Tim Satgas
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Kemnaker, di Hotel Penuin, Kota Batam,
Kepulauan Riau, Senin (16/8). Saat ini, CPMI asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini telah
diamankan ke shelter perlindungan PMI UPT BP2MI Provinsi Kepri, sebelum dipulangkan ke
daerah asalnya.
"Pengawas Ketenagakerjaan akan berkoordinasi dengan kepolisian mengenai adanya unsur
pidana dalam kasus tersebut terhadap semua pihak yang terlibat," kata Hayani dalam keterangan
tertulis, Rabu (18/8/2021).
Di sisi lain, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono mengatakan pihaknya akan memberi
sanksi tegas terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terlibat
menempatkan CPMI secara nonprosedural.
"Sesuai Kepmenaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, P3MI pada saat ini harus memenuhi protokol
kesehatan," paparnya.
Lebih lanjut Suhartono menjelaskan pihaknya terus mengimbau masyarakat untuk berhati-hati
dan waspada terhadap rayuan dari sponsor untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah dan gaji
tinggi. Untuk itu, Kemnaker akan memastikan P3MI yang memberangkatkan keluar negeri
terdaftar di Kemnaker.
"Pastikan bahwa penempatan PMI keluar negeri melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan
Terpadu Satu Atap (LTSA) kabupaten/kota setempat," katanya.
Sementara itu, Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI),
Rendra Setiawan, mengungkapkan sidak tersebut merupakan respons atas pengaduan
masyarakat terhadap dugaan penempatan PMI nonprosedural ke negara Singapura melalui
Batam. Adapun penempatan ini diindikasikan dilakukan oleh orang perseorangan, bukan melalui
pelaksana penempatan PMI.
"Hal ini jelas melanggar ketentuan UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI," kata
Rendra.
Rendra menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Satgas PPMI Provinsi Kepri
dan Kota Batam untuk mencegah penempatan PMI secara nonprosedural melalui kota Batam.
"Kami mengharapkan seluruh masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindakan-tindakan
penempatan PMI nonprosedural baik ke negara-negara Asia Pasifik maupun Timur Tengah dapat
segera melaporkan kepada pemerintah," pungkas Rendra.
309
