Page 324 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2021
P. 324

Ringkasan

              Direktur  Jenderal  (Dirjen)  Pembinaan  Penempatan  Tenaga  Kerja  dan  Perluasan  Kesempatan
              Kerja  (Binapenta  dan  PKK)  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  Suhartono  meminta
              masyarakat untuk berhati-hati dengan bujuk rayu sponsor bekerja di luar negeri dengan gaji
              tinggi. Ia bahkan meminta pihaknya untuk memastikan agar perusahaan pelaksana penempatan
              pekerja migran (P3MI) yang memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri sudah terdaftar di
              Kemenaker.



              KEMENAKER DAPATI CALON PEKERJA MIGRAN ILEGAL DI BATAM, MASYARAKAT
              DIMINTA HATI-HATI

              Direktur  Jenderal  (Dirjen)  Pembinaan  Penempatan  Tenaga  Kerja  dan  Perluasan  Kesempatan
              Kerja  (Binapenta  dan  PKK)  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  Suhartono  meminta
              masyarakat untuk berhati-hati dengan bujuk rayu sponsor bekerja di luar negeri dengan gaji
              tinggi.

              Ia  bahkan  meminta  pihaknya  untuk  memastikan  agar  perusahaan  pelaksana  penempatan
              pekerja migran (P3MI) yang memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri sudah terdaftar di
              Kemenaker.

              "Pastikan  bahwa  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  (PMI)  ke  luar  negeri  melalui  Dinas
              Ketenagakerjaan  atau  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)  kabupaten  atau  kota  setempat,"
              terang Suhartono, dikutip dari keterangan resminya, Rabu (18/8/2021).

              Bahkan, lanjut dia, Kemenaker akan memberikan sanksi tegas kepada P3MI yang terlibat dalam
              penempatan calon PMI secara nonprosedural atau ilegal.
              "Sesuai  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  (Kepmenaker)  Nomor  294  Tahun  2020  tentang
              Pelaksanaan  Penempatan  Pekerja  Migran  pada  Masa  Adaptasi  Kebiasaan  Baru,  P3MI  harus
              memenuhi protokol kesehatan (prokes)," tuturnya.

              Hal  tersebut  disampaikannya  menyusul  insiden  dugaan  penempatan  calon  pekerja  migran
              (CPMI) tidak berdokumen yang ditemukan dalam inspeksi mendadak (sidak) Tim Satuan Tugas
              (Satgas) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Kemenaker di Hotel Penuin, Kota Batam,
              Kepulauan Riau (Kepri), Senin (16/8/2021).
              Saat ini, CPMI tanpa dokumen yang bernama Ruwanti (41) asal Kabupaten Banyumas, Jawa
              Tengah (Jateng), telah diamankan ke shelter perlindungan PMI Unit Pelaksana Teknis (UPT)
              Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kepri, sebelum dipulangkan ke daerah
              asal.
              Dirjen  Pembinaan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja
              (Binwasnaker  dan  K3)  Kemenaker  Hayani  Rumondang  menyatakan  bahwa  pihaknya  akan
              menindaklanjuti kasus CPMI nonprosedural di Batam.

              "Pengawas  ketenagakerjaan  akan  berkoordinasi  dengan  kepolisian  mengenai  adanya  unsur
              pidana dalam kasus tersebut dan semua pihak yang terlibat," ujarnya.

              Sementara itu, Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI)
              Rendra Setiawan mengungkapkan, sidak Tim Satgas PPMI ke Kota Batam itu dilakukan menyusul
              aduan masyarakat atas penempatan CPMI nonprosedural ke negara Singapura.




                                                           323
   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329