Page 324 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2021
P. 324
Ringkasan
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Suhartono meminta
masyarakat untuk berhati-hati dengan bujuk rayu sponsor bekerja di luar negeri dengan gaji
tinggi. Ia bahkan meminta pihaknya untuk memastikan agar perusahaan pelaksana penempatan
pekerja migran (P3MI) yang memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri sudah terdaftar di
Kemenaker.
KEMENAKER DAPATI CALON PEKERJA MIGRAN ILEGAL DI BATAM, MASYARAKAT
DIMINTA HATI-HATI
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Suhartono meminta
masyarakat untuk berhati-hati dengan bujuk rayu sponsor bekerja di luar negeri dengan gaji
tinggi.
Ia bahkan meminta pihaknya untuk memastikan agar perusahaan pelaksana penempatan
pekerja migran (P3MI) yang memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri sudah terdaftar di
Kemenaker.
"Pastikan bahwa penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri melalui Dinas
Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) kabupaten atau kota setempat,"
terang Suhartono, dikutip dari keterangan resminya, Rabu (18/8/2021).
Bahkan, lanjut dia, Kemenaker akan memberikan sanksi tegas kepada P3MI yang terlibat dalam
penempatan calon PMI secara nonprosedural atau ilegal.
"Sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 294 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, P3MI harus
memenuhi protokol kesehatan (prokes)," tuturnya.
Hal tersebut disampaikannya menyusul insiden dugaan penempatan calon pekerja migran
(CPMI) tidak berdokumen yang ditemukan dalam inspeksi mendadak (sidak) Tim Satuan Tugas
(Satgas) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Kemenaker di Hotel Penuin, Kota Batam,
Kepulauan Riau (Kepri), Senin (16/8/2021).
Saat ini, CPMI tanpa dokumen yang bernama Ruwanti (41) asal Kabupaten Banyumas, Jawa
Tengah (Jateng), telah diamankan ke shelter perlindungan PMI Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kepri, sebelum dipulangkan ke daerah
asal.
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(Binwasnaker dan K3) Kemenaker Hayani Rumondang menyatakan bahwa pihaknya akan
menindaklanjuti kasus CPMI nonprosedural di Batam.
"Pengawas ketenagakerjaan akan berkoordinasi dengan kepolisian mengenai adanya unsur
pidana dalam kasus tersebut dan semua pihak yang terlibat," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI)
Rendra Setiawan mengungkapkan, sidak Tim Satgas PPMI ke Kota Batam itu dilakukan menyusul
aduan masyarakat atas penempatan CPMI nonprosedural ke negara Singapura.
323