Page 332 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2021
P. 332
Namun, dari angka tersebut ada 42.153 data pekerja tidak lolos verifikasi, karena tercatat
sebagai penerima bantuan lain. Kemudian, sebanyak 10.378 data pekerja dinyatakan gagal
transfer.
Hal ini disebabkan karena rekening pekerja berstatus dormant atau tidak valid. Khusus untuk
yang gagal transfer selanjutnya akan dilakukan pembukaan rekening secara kolektif.
Dana disalurkan melalui bank himbara Penyaluran dana BSU akan ditransfer melalui himpunan
bank negara (Himbara) yang terdiri dari BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri.
Untuk calon penerima BSU yang belum memiliki rekening pada bank Himbara, akan dilakukan
pembukaan rekening secara kolektif.
Oleh karena itu, para pemberi kerja (perusahaan) dan tenaga kerja diharapkan segera
menyampaikan kelengkapan data yang dibutuhkan dalam proses pembukaan rekening kolektif
tersebut.
Kelengkapan data tersebut disampaikan HRD perusahaan melalui menu Pelaporan Data
Perusahaan di website resmi BPJAMSOSTEK (www.bpjsketenagakerjaan.go.id) atau
berkoordinasi dengan Kantor Cabang BPJAMSOSTEK setempat.
Adapun data mandatory yang dibutuhkan sebagai berikut:
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Nama lengkap
Tanggal lahir
Alamat pemberi kerja
Nama ibu kandung
Nomor telepon selular
Alamat email
Selain itu, Anggoro juga mengingatkan kepada pemberi pekerja untuk tertib kepesertaan
Jamsostek dan selalu menjaga validitas datanya. Menurutnya, para pekerja juga harus selalu
memastikan telah mendapat perlindungan BPJAMSOSTEK.
"Dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, pekerja terlindungi dari risiko kerja, dan juga
mendapatkan nilai tambah seperti BSU. Pastikan kepesertaan tertib melalui aplikasi BPJSTKU
dan cek di HRD masing-masing," ujar Anggoro.
Kriteria penerima BSU 2021
Tidak semua pekerja/buruh bisa menerima BSU 2021, kriteria atau ketentuan penerima BSU
tahun ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2021.
Kriteria tersebut, antara lain:
Warga Negara Indonesia (WNI)
Memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta per bulan Berada di wilayah PPKM (Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 3 dan 4 sesuai Instruksi Mendagri no 22 dan 23 tahun
2021
331
