Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 MARET 2019
P. 84
"LTSA di Ponorogo ini merupakan bukti konkret hadirnya negara di tengah masyarakat,
dalam melindungi hak migrasi setiap warga negara. Kepedulian negara terhadap pekerja
migran merupakan suatu keharusan," kata Staf Ahli Menaker bidang Hubungan Antar
Lembaga (HAL) Irianto Simbolon didampingi Karo Humas Kemnaker Soes Hindharno.
Selain itu, Irianto Simbolon mengatakan bahwa LTSA bertujuan mewujudkan efektivitas
penyelenggaraan pelayanan penempatan dan pelindungan pekerja migran.
Tak hanya itu, LTSA juga memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan
dokumen penempatan, serta pelindungan calon PMI atau PMI dalam mempercepat
peningkatan kualitas pelayanan pekerja Indonesia.
Keberadaan LTSA di kabupaten ini sangat penting, mengingat Ponorogo merupakan salah
satu kantong pekerja migran terbesar di Indonesia. Dengan keberadaan LTSA ini
pemerintah berharap bisa mencegah masyarakat Ponorogo menjadi korban perdagangan
manusia.
"Melalui LTSA, masyarakat Ponorogo akan diajak melalui prosedur yang benar jika ingin
bekerja ke luar negeri, sehingga mereka tidak menjadi korban," kata Irianto.
Menurut Irianto, penempatan tenaga kerja keluar negeri merupakan tanggung jawab
negara dan lebih penting lagi melakukan save migran. Jadi betul-betul tenaga yang bekerja
keluar negeri itu aman. "Tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga keluarganya," kata Irianto
Mengenai upaya pencegahan pekerja migran non prosedural, lanjut Irianto, Kemnaker telah
menginisiasi pelayanan satu atap di seluruh asal daerah pekerja migran. Saat ini sudah 33
LTSA di daerah asal pekerja migran.
Selain itu, Soes Hindharno menambahkan pihaknya memberikan apresiasi pada Pemerintah
Kabupaten Ponorogo yang telah mewujudkan terbentuknya LTSA, sesuai mandat Pasal 41
UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
"LTSA merupakan kewenangan Pemda dalam rangka memberikan pelayanan terhadap calon
PMI (CPMI) dengan mudah, murah, dan solutif yang dikoordinir Kadisnaker setempat,"
katanya.
CPMI, kata Soes Hindrno, wajib memiliki kompetensi sebelum bekerja ke luar negeri sesuai
kebutuhan pasar kerja. Dia pun berharap penempatan keluar negeri tidak hanya menjadi
urusan dari pemerintah saja. "Melainkan stakeholder terkait termasuk peran serta
masyarakat," ujarnya.
Untuk diketahui, LTSA Ponorogo melayani urusan CPMI/PMI secara terpadu, terkait dengan
dokumen keberangkatan dari urusan ketenagakerjaan, kependudukan, kesehatan,
keimigrasian, jaminan sosial dan pelayanan penanganan permasalahan PMI melalui mediasi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Ponorogo Bedianto mengungkapkan pada 2018, sebanyak 6000
pekerja migran asal Kabupaten Ponorogo berangkat keluar negeri. "Total hingga saat ini,
sebanyak 35 ribu pekerja migran dari Ponorogo yang bekerja di luar negeri," katanya.
Page 83 of 142.
