Page 210 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 210

Tidak hanya itu, kata dia, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2019 juga mencatat
              angkatan kerja penyandang disabilitas sebanyak 10,19 juta orang, dengan jumlah yang bekerja
              9,91 juta orang dan pengangguran terbuka penyandang disabilitas sebesar 289.407 orang.

              Tingkat  partisipasi  lapangan  kerja  penyandang  disabilitas,  kata  Menaker,  juga  lebih  rendah
              dibanding  dengan  pekerja  non-penyandang  disabilitas.  Upah  yang  diterima  oleh  pekerja
              disabilitas juga jauh lebih rendah dibandingkan pekerja biasa.

              Selain itu, kata dia, tingkat pengangguran terbuka tercatat lebih tinggi untuk para penyandang
              disabilitas berat.

              "Hal ini menunjukkan bahwa kita semua masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk
              menciptakan lingkungan ketenagakerjaan yang inklusif dan dapat memberdayakan saudara kita
              para pekerja penyandang disabilitas," katanya.

              Menaker  berharap  BUMN  sebagai  salah  satu  penggerak  perekonomian  Indonesia  dapat
              membantu  dalam  menyejahterakan  rakyat  termasuk  penyandang  disabilitas  terutama  dalam
              kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini.

              Menteri  BUMN  Erick  Thohir  menyambut  baik  nota  kesepahaman  dengan  Kementerian
              Ketenagakerjaan itu.
              Ia menegaskan Presiden Joko Widodo sudah menyatakan komitmennya untuk menyejahterakan
              masyarakat dengan kebutuhan khusus.

              Ketua  INASGOC  yang  menyelenggarakan  Asian  Games  2018  di  Indonesia  itu  menyatakan
              komitmen itu nyata terlihat saat Presiden mengingatkan dia untuk membuat fasilitas yang ramah
              terhadap penyandang disabilitas.

              "Hari ini kita melakukan lagi, bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN
              terus bersinergi untuk memastikan tidak hanya fasilitas tapi keberpihakan bahwa kita harus
              memberi kesempatan yang sama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan," kata Erick.


              Nota  kesepahaman  itu  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  akan  hak  penyandang
              disabilitas dengan memberikan pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja untuk mereka di
              perusahaan-perusahaan BUMN.

              Dalam kesempatan itu juga diluncurkan Layanan Informasi Ketenagakerjaan Disabilitas atau
              Linkabilitas  pada  sistem  informasi  ketenagakerjaan  yang  dimiliki  oleh  Kementerian
              Ketenagakerjaan.
























                                                           209
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215