Page 264 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 264

"Komitmen  bapak  Presiden  Joko  Widodo,  saya  rasa  untuk  masyarakat  yang  memerlukan
              kebutuhan  khusus  ini  tentunya  merupakan  komitmen  yang  riil,"  ujar  Erick  di  Gedung
              Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (22/7/2020).

              Menurut  Erick,  Kementerian  Ketenagakerjaan  dan  pihaknya  terus  bersinergi  memberikan
              fasilitas dan keberpihakan kepada penyandang disabilitas.

              "Kita  harus  memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  saudara-saudara  kita  yang
              membutuhkan, dan saya rasa komitmen tersebut sudah berjalan di BUMN di mana pada tahun
              ini  kita  sudah  merekrut  178  (pekerja  disabilitas)  dan  ini  bagian  dari  komitmen  2%,"
              sambungnya.

              Dalam  kesempatan  yang  sama,  Menaker  Ida  Fauziyah  berharap  BUMN  sebagai  salah  satu
              penggerak  roda  perekonomian  nasional,  eksistensinya  dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan
              menyejahterakan rakyat.

              "Kenapa kami mendorong MoU ini dilaksanakan pada hari ini, karena dalam kondisi yang normal
              saja  teman-teman  disabilitas  mengalami  banyak  kesulitan  apalagi  dalam  kondisi  yang  sulit
              seperti ini," ujar Ida.

              Acara  penandatangan  tersebut  kemudian  dilanjutkan  dengan  peluncuran  Layanan  Informasi
              Ketenagakerjaan Disabilitas atau Linkabilitas di Kementerian Ketenagakerjaan.

              Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2019 tercatat jumlah penduduk usia
              kerja  penyandang  disabilitas  mencapai  20,98  juta  orang  dan  angkatan  kerja  penyandang
              disabilitas sebanyak 10,19 juta orang. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja
              sebanyak 9,91 juta orang dan pengangguran terbuka penyandang disabilitas sebesar 289.407
              orang.

              Sesuai  amanat  dalam  UU  Nomor  8  Tahun  2016,  khususnya  terkait  Pasal  53  ayat  (1)
              menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan
              Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah
              pegawai atau pekerja.

              Berdasarkan  UU  Nomor  8  Tahun  2016  tersebut,  pemerintah  menjamin  pemenuhan  dan
              kesamaan hak bagi para penyandang  disabilitas  untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai
              dengan minat, bakat dan kemampuan atau keterampilannya..




























                                                           263
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269