Page 278 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 278
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, tingkat partisipasi angkatan kerja para
penyandang disabilitas jauh lebih rendah dibandingkan dengan pekerja non disabilitas. Serta
upah yang diterima penyandang disabilitas relatif lebih rendah dibanding pekerja non disabilitas.
Di samping itu juga ditemukan adanya tingkat pengangguran terbuka yang lebih tinggi pada
penyandang disabilitas berat. Hal ini menunjukkan Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah
yang besar, untuk menciptakan lingkungan ketenagakerjaan yang dapat memberdayakan
pekerja penyandang disabilitas.
"Kenapa kami mendorong MoU ini dilaksanakan pada hari ini, karena dalam kondisi normal saja
teman-teman disabilitas mengalami kesulitan apalagi di kondisi yang sulit seperti ini," kata Ida
di Jakarta , Rabu (22/7).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2019 tercatat jumlah penduduk
usia kerja penyandang disabilitas 20,98 juta orang dan angkatan kerja penyandang disabilitas
sebanyak 10,19 juta orang. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak
9,91 juta orang dan pengangguran terbuka penyandang disabilitas sebesar 289.407 orang.
"Saya kira berharap sekali BUMN sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional tentu
eksistensinya diperlukan, dalam tujuan mensejahterakan rakyat," imbuhnya.
1 dari 1 halaman Ida menjelaskan, hal ini sesuai amanat dalam UU Nomor 8 Tahun 2016,
khususnya terkait Pasal 53 ayat (1) yang di mana, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen
Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
"Saya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada Kementerian dan Lembaga, BUMN,
Pemerintah Daerah untuk merealisasi undang-undang nomor 8 tahun 2016. Tentu kami
mengapresiasi sudah banyak kesempatan yang diberikan tapi kiranya bisa mencapai 2 persen,"
ujarnya.
Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [azz] Apindo Nilai UU Omnibus Law Lebih Penting
Ada Saat ini Dibanding Program Vokasi Lindungi ABK WNI, Pemerintah Percepat Ratifikasi
Konvensi ILO 188 Ini Harus Dilakukan Peserta Prakerja Saat Pelatihan Usai Tapi Insentif Belum
Cair Pendaftaran Peserta Kartu Prakerja Gelombang 4 Dibuka Akhir Juli 2020.
277
