Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 APRIL 2019
P. 173
Himsataki mengendus kemungkinan praktik monopoli dalam penetapan perusahaan-
perusahaan yang mendapatkan izin untuk menempatkan pekerja ke Arab Saudi
tersebut.
"Banyak perusahaan yang diseleksi dan dinyatakan lulus, tetapi namanya tidak
tercantum dalam SK itu. Kami melihat ada permainan dalam keputusan Dirjen," ujar
Balubaid.
Dia mengingatkan, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 291/2018 tidak
mencantumkan penjelasan mengenai P3MI yang tidak boleh menempatkan pekerja
ke Arab Saudi.
Himsataki menilai Surat Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK bertentangan dengan
Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pemberian SIUP
Naker/Perpanjang SIUP Naker sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja ke luar
negeri.
"Kami (Himsataki) juga berencana melaporkan praktik tata kelola negara yang dinilai
tidak sehat dan tidak adil tersebut ke Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha
Negara," pungkasnya. ruf/E-3
Page 172 of 189.
