Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020

Title KSPSI AKAN TOLAK OMNIBUS LAW BILA REDUKSI KESEJAHTERAAN BURUH
Media Name investor.id
Pub. Date 24 Januari 2020
https://investor.id/business/kspsi-akan-tolak-omnibus-law-bila-reduksi -kesejahteraan-
Page/URL
buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan akan menolak
dengan tegas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja bila isinya
mereduksi kesejahteraan buruh. Sebaliknya, KSPSI akan memberikan dukungan bila
RUU yang disusun sebagai upaya revisi terhadap sejumlah undang-undang melalui
metode omnibus law itu bertujuan menciptakan lapangan kerja dengan mendorong
investasi.

"Yang terpenting begini, kalau omnibus law itu mendukung investasi kami dukung,
membuka lapangan kerja kami dukung. Yang dengan keras kami tolak adalah kalau
omnibus law mereduksi atau mengurangi kesejahteraan buruh. Kami akan tolak
habis-habisan. Posisi kami jelas," ujar Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam
program Hot Economy, BeritaSatu News Channel yang tayang pada Kamis (23/1)
malam.

Hingga kini, menurut Andi, pihaknya belum memiliki draf RUU Cipta Lapangan Kerja
yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Apalagi, para buruh, termasuk yang
tergabung dalam KSPSI juga tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RUU
tersebut. "Oleh karena itu, dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan Ketua
DPR Puan Maharani dan Baleg DPR. Kami akan minta drafnya seperti apa, biar bisa
kami pelajari," kata dia.

Andi menyesalkan sikap pemerintah yang tidak pernah melibatkan buruh dalam
penyusunan drap RUU Cipta Lapangan Kerja dan lebih banyak melibatkan
pengusaha. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Omnibus
Law yang hanya berisi unsur pengusaha, yaitu Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani
sebagai ketua, sedangkan 22 anggotanya adalah ketua asosiasi.

"Kesalahan dari awal yang cukup fatal adalah kami tidak dilibatkan. Buruh tentu
bertanya-tanya, kenapa kami tidak dilibatkan. Akhirnya hal ini menimbulkan polemik
yang cukup luar biasa di bawah. Kalau saja unsur buruh masuk dari awal, tentu
tidak akan ada kecurigaan yang berlebihan. Sekarang banyak draf-draf liar yang
tersebar di masyarakat karena dari awal buruh tidak dilibatkan," tandas dia.

Andi mengaku, ia dan ketua umum serikat pekerja yang lain pada September tahun
lalu memang sempat diajak bicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana
Bogor, seputar rencana pemerintah yang akan membuat terobosan hukum untuk
menciptakan lapangan kerja dan investasi. Namun, setelah itu serikat pekerja tidak
pernah diajak bicara dan dilibatkan lagi.

Page 116 of 163.