Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2020

Title DPR DAN PRAKTISI MINTA OMNIBUS LAW TIDAK RUGIKAN MASYARAKAT
Media Name sindonews.com
Pub. Date 24 Januari 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1505872/12/dpr-dan-praktisi-minta- omnibus-law-
Page/URL
tidak-rugikan-masyarakat-1579824199
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah bersama dengan DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Sistem Perpajakan. Saat ini Badan Legislasi
(Baleg) DPR masih menunggu penyerahan draf dari pemerintah.

Salah satu tujuan utamanya adalah memperbaiki iklim investasi. Namun muncul
sejumlah kekhawatiran bahwa hadirnya RUU Omnibus Law ini nantinya akan
merugikan masyarakat. Kekhawatiran itu antara lain kini mulai dirasakan para buruh
yang merasa cemas sehingga melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah.

Anggota Komisi IX DPR Anwar Hafid mengatakan, berdasarkan rapat Komisi IX DPR
dengan sejumlah perwakilan buruh, beberapa waktu lalu para serikat buruh
mengkhawatirkan adanya UU Omnibus Law ini akan merugikan para pekerja.
Diantaranya mengenai aturan soal pesangon jika buruh diberhentikan dari
pekerjaannya. Kemudian soal tenaga kerja asing dan sistem outsourcing.

Dari berbagai diskusi yang dilakukan, Anwar menilai UU Cipta Lapangan Kerja ini
lebih banyak berorientasi pada kemudahan berinvestasi. Padahal, menurutnya, yang
harus di perhatikan adalah bagaimana UU ini bisa menjadi surga bagi semua orang,
baik bagi pemerintah, investor dan maupun surga bagi buruh. "Ini yang harus dicari.
Kalau dalam draf yang beredar ini kan hanya menjadi surga bagi investor, tapi
mengebiri buruh. Kalau saya sih berharap supaya UU Cipta Lapangan Kerja ini bisa
menciptakan surga bagi ketiga nya," ujar dia di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Pesan senada disampaikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor. Ketua Bidang
Advokasi PPLBH Ansor M Syahwan Arey mengatakan, omnibus law adalah suatu
model legislasi yang baru belakangan ini muncul dalam diskursus hukum di
Indonesia. LBH Ansor sebagai organisasi bantuan hukum yang memiliki komitmen
untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat miskin, marginal, dan buta hukum
senantiasa mengikuti perkembangan ini dan merasa perlu memberikan sumbang
pikiran.

Page 130 of 163.