Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 12
Presiden pun mempersilakan bila elemen masyarakat ingin memberikan masukkan
dan saran kepada pemerintah terhadap beleid itu. Ia mengklaim pemerintah
menunggu masukkan dari masyarakat.
"Baik asosiasi, baik serikat, baik masyarakat bisa bisa memberikan masukkan
kepada pemerintah, kementerian, maupun kepada DPR ini yang ditunggu justru,"
tutur Jokowi.
4. Menko Luhut Bicara RUU Ciptaker
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut draf
Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat memihak buruh.
"Draf itu sangat berkepentingan sama buruhnya dan kami (pemerintah), juga
memberikan suasana kondusif pada investor untuk meningkatkan investasi. Jadi itu
ada win-win solution," ujar Luhut.
5. Mendag Revisi UU soal Perdagangan dan Metrologi Legal
Mendag Agus mengatakan, RUU ini bertujuan untuk mengubah kewenangan
mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien;
menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah
untuk menunjang iklim investasi; serta mempermudah pengurusan perizinan
sehingga lebih terpadu, efisien, dan efektif.
"Perubahan kewenangan ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan koordinasi
antarinstansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan terpadu. Selain itu, dengan
perubahan ini, diharapkan dapat meningkatkan jaminan kepastian hukum dan
perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan," pungkas Mendag Agus.
6. Menko Polhukam Mahfud MD
Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD
mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja saat ini masih dapat
diperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan.
"Yang penting RUU Cipta Kerja itu sekarang masih dalam bentuk rancangan di mana
semua perbaikan baik karena salah maupun karena perbedaan pendapat itu masih
bisa diperbaiki selama proses di DPR. Itu saja," tuturnya, dilansir dari Setkab,
Kalau itu terketik keliru, menurut Menko Polhukam, itu nanti bisa diperbaiki di dalam
proses di DPR. Dia menambahkan bahwa DPR bisa mengubahnya dan rakyat dapat
mengusulkan.
"Namanya RUU di dalam negara demokratis itu bisa diperbaiki selama masa
pembahasan. Dan sekarang sudah dimulai proses penilaian oleh masyarakat, itu
silakan saja dibuka," ujarnya.
Page 11 of 223.
