Page 209 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 209

Menurut  Anies  Baswedan  kenaikan  ini  mengacu  kepada  kajian  Bank  Indonesia  yang
              memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7-5,5 persen,
              inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen.

              Kemudian  proyeksi  Institute  For  Development  of  Economics  and  Finance  (Indef)  yang
              memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen. UMP
              wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667, dari UMP tahun 2021.

              Keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga
              didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan. Dengan
              tetap mempertimbangkan azas keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi
              di wilayah Jakarta.

              "Dengan  kenaikan  Rp  225  ribu  per  bulan,  maka  saudara-saudara  kita,  para  pekerja  dapat
              menggunakannya  sebagai  tambahan  untuk  keperluan  sehari-hari.  Yang  lebih  penting  adalah
              melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak
              turun," kata Anies Baswedan.

              Anies Baswedan menegaskan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan
              bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, dia berkata pada
              tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun
              terakhir adalah 8,6 persen.

              Diketahui, sebelumnya, Anies Baswedan melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan
              Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi ( UMP ) 2022 kepada Menteri
              Ketenagakerjaan, pada 22 November 2022 lalu.

              Melalui surat itu, Anies menyampaikan, kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya
              hanya Rp37.749 atau 0,85 persen, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan.

              "Hal  itu  disebabkan  peningkatan  kebutuhan  hidup  pekerja/buruh  terlihat  dari  inflasi  di  DKI
              Jakarta," ujarnya.



































                                                           208
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214