Page 253 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 253
DKI Jakarta secara Sosial ekonomi memilki karakteristik yang berbeda dan pantas untuk
diperlakukan berbeda dari daerah lainnya.
"Aturan dan standart perhitungan upah minimum DKI tidak bisa dibatasi dengan aturan yang
berlaku secara nasional. Ini daerah yang istimewa. Size ekonominya luar biasa besar", kata
mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut.
Menurutnya, Hampir separuh uang di negara ini, berputar di Jakarta, maka wajar jika inflasinya
tinggi pada sektor tertentu seperti transportasi dan makanan. Dibandingkan daerah lainnya di
Indonesia.
"Kita ingin Pola konsumsi kelompok buruh yang merupakan kelas menengah harus dijaga,
sehingga struktur ekonomi nasional terjaganya, terutama di masa pemulihan ekonomi nasional
saat ini", tandasnya.
Sultan meminta agar Para pelaku usaha Untuk tidak melakukan pengurangan jumlah tenaga
kerja secara sepihak. Oleh karena itu dirinya mendorong Pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk
memberikan kelonggaran atau insentif retribusi daerah terhadap pelaku usaha di wilayah
Jakarta.
Diketahui kebijakan menaikkan Upah Minimun Propinsi (UMP) 5,1% oleh Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan menuai protes dari sejumlah organisasi pengusaha.
Ketua APINDO Haryadi Sukamdani mengatakan, Anies telah melanggar Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengenai cara perhitungan upah minimum dan
pasal 27 mengenai Upah minimum propinsi.
252
