Page 27 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 27
Judul Kisruh UMP DKI Buruh-Anies vs Pengusaha, Pusat Harus Turun Tangan
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211221072722-92-
736567/kisruh-ump-dki-buruh-anies-vs-pengusaha-pusat-harus-turun-
tangan
Jurnalis Selasa, 21 Dec 2021 07:48 WIB
Tanggal 2021-12-21 07:48:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Yang lebih penting adalah melalui kenaikan
UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Jadi begitu pergub keluar, Apindo dan
Kadin DKI akan langsung lakukan gugatan
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Meminta kepada Menteri Dalam Negeri
untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah dan Gubernur DKI Jakarta yang
tidak memahami peraturan perundangan, sehingga mengakibatkan melemahnya sistem
pemerintahan
neutral - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Oh jelas (demi pilpres
2024)
neutral - Tadjudin Nur Effendi (Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada) Penetapan
memang di mereka (gubernur), tapi penyesuaian harus ikut pusat
negative - Tadjudin Nur Effendi (Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada) Dan tidak
boleh tinggalkan perusahaan, harus ingat dengan tripatrit dan menurut saya, Pak Anies tidak
mengikutkan pengusaha
negative - Tadjudin Nur Effendi (Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada) Karena
sudah ada formulanya, kalau dia tidak ikut, berarti langgar pusat, dan harusnya ada sanksinya
dari pusat. Tapi apa sanksinya, ada tidak di Kemendagri dan pusat?
neutral - Benni Irwan (Kepala Pusat Penerangan Kemendagri) Saat ini, kami sedang mempelajari
permasalahan tersebut
neutral - Chairul Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker))
Terkait upah, memang leading sector-nya Kemnaker, tapi penetapan itu harus bicara
kewenangan dan dalam hal ini ditetapkan kepala daerah
26
