Page 459 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 459
Menurut Adi, langkah Anies yang menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar
mengubah formulasi perhitungan upah minimum DKI Jakarta dinilai tidak ada korelasinya.
"Kalau mau minta perubahan formula, karena PP itu yang tanda tangan Presiden, bukan
Kemnaker, itu langsung saja ke Pak Presiden," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menilai langkah Anies
merevisi UMP DKI Jakarta melanggar melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai
Upah minimum propinsi.
"Dia sebagai Gubernur yang harusnya paham sekali masalah ini melanggar, ini jadi catatan
tersendiri apalagi kalau mau nyapres," katanya. ( RAMA )
458
