Page 467 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 467

Judul               Pengusaha Duga Ada Motif Pilpres di Balik Putusan Anies Revisi UMP
                                    DKI
                Nama Media          cnnindonesia.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211220141157-92-
                                    736239/pengusaha-duga-ada-motif-pilpres-di-balik-putusan-anies-
                                    revisi-ump-dki
                Jurnalis            Senin, 20 Dec 2021 14:33 WIB
                Tanggal             2021-12-20 14:33:00

                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Oh jelas
              neutral - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Belum lama ini kan
              Pak Anies minta mengubah formula, terus ditujukan ke Kemnaker, tapi apa korelasinya? Kalau
              mau  minta  perubahan  itu  karena  PP  ditandatangani  Presiden,  bukan  Kemnaker,  seharusnya
              langsung saja ke Pak Presiden
              negative  -  Adi  Mahfudz  Wuhadji  (Wakil  Ketua  Dewan  Pengupahan  Nasional)  Lagipula  mana
              mungkin  juga  hanya  satu  serikat  pekerja  bisa  mengimbau  seluruh  Indonesia  jika  tidak
              menerapkan seperti apa yang disampaikan Pak Anies akan dikeroyok demo besar-besaran? Saya
              garansi juga apa yang disampaikan oleh satu SP itu tidak mewakili dunia pekerja keseluruhan

              negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Dan pemerintah DKI telah secara sepihak
              melakukan revisi UMP 2022 tanpa memperhatikan dunia usaha dalam hal ini Apindo DKI Jakarta
              yang sudah menyatakan keberatannya karena ini melanggar PP 36/2021


              Ringkasan

              Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia dan
              Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menuduh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sengaja
              merevisi besaran upah minimum provinsi ( UMP ) ibu kota untuk 2022 demi kepentingan politik
              jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. "Oh jelas," ungkap Wakil Ketua Umum
              Bidang  Ketenagakerjaan  Kadin  Indonesia  Adi  Mahfudz  Wuhadji  saat  konferensi  pers  virtual
              merespons revisi UMP DKI Jakarta, Senin (20/12).






                                                           466
   462   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472