Page 476 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 476
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP )
menjadi 5,1% atau Rp 225 ribu. Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani pun mendukung keputusan
Anies tersebut. "Kalau saya sih melihat kalau itu untuk kesejahteraan sih saya sangat
mendukung. Jadi selama itu kesejahteraan, untuk kasih makan orang, untuk gaji, untuk
menghidupi keluarga saya dukung," ujarnya di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat,
Senin (20/12/2021).
WAKIL KETUA DPRD DKI DUKUNG KEPUTUSAN ANIES NAIKKAN UMP 5,1%
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP )
menjadi 5,1% atau Rp 225 ribu. Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani pun mendukung keputusan
Anies tersebut.
"Kalau saya sih melihat kalau itu untuk kesejahteraan sih saya sangat mendukung. Jadi selama
itu kesejahteraan, untuk kasih makan orang, untuk gaji, untuk menghidupi keluarga saya
dukung," ujarnya di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (20/12/2021).
Zita mendukung keputusan Anies lantaran demi kesejahteraan rakyat. Kenaikan UMP itu, kata
dia, bukan untuk membangun gedung-gedung, melainkan untuk warga DKI Jakarta.
"Dukung keputusan Pak Anies, karena untuk kesejahteraan. Kita bukan untuk bangun gedung,
nggak. Kita untuk kasih makan orang kok," ujarnya.
Politikus PAN itu juga turut menanggapi rencana gugatan oleh para pengusaha. Zita
mengatakan, kemudahan sudah diberikan kepada para pengusaha melalui UU Cipta Kerja.
Karena itu, dia berharap semua pihak dapat bergotong royong atas revisi kenaikan UMP ini.
"Sebenarnya juga sudah ada UU Cipta Kerja itu juga sebenarnya mempermudah pengusaha. Kita
artinya saling gotong royong lah, yang punya uang memberikan gaji yang lebih layak untuk yang
kerja, apalagi UU Ciptaker sangat menguntungkan perusahaan, ya nggak apa-apa ada naik
seperti ini. Toh kita bukannya buat apa-apa, buat kasih makan orang, buat membantu sesama
warga negara," tutur Zita.
Zita tak menampik kenaikan tersebut memang memiliki dampak kepada pengusaha. Namun
menurutnya hal itu sebanding dengan rasa kemanusiaan.
"Ya pasti ada dampaknya, namanya kita pengusaha harus keluarin uang lebih, tapi kalau saya
memang secara kalkulasi bisnis ya pasti untungnya jadi lebih tipis, provitnya lebih tipis, tapi satu
sisi untuk kemanusiaan," tuturnya.
Diketahui, Anies merevisi kenaikan UMP dari 0,8% menjadi 5,1%. Anies beralasan, kenaikan itu
didasari oleh rasa keadilan serta menyesuaikan dengan angka inflasi di DKI Jakarta.
"Selama ini kenaikan UMP selalu lebih besar dari inflasi, inflasi itu kenaikan harga, UMP kenaikan
upah, nah dari formula yang dibuat Kementerian Ketenagakerjaan, inflasi di Jakarta 1,1%, pakai
formula kementerian UMP naiknya 0,8% itu mengganggu rasa keadilan, bagaimana buruh
naiknya upah hanya 0,8% padahal biaya hidupnya, inflasi naik 1,1%," ujarnya dalam acara Pop
Art Jakarta, District 8 SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (19/12).
Anies mengatakan, dengan kenaikan UMP menjadi 5,1 persen ini, diharapkan dapat memberikan
rasa keadilan, baik bagi buruh maupun pengusaha. Selain itu, dia menilai, nominal kenaikan UMP
ini masih terjangkau bagi kalangan pengusaha.
475
