Page 492 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 492
"Karena hal itu berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif," kata Hariyadi dalam konferensi
pers di Jakarta, Senin (20/12).
Dia menambahkan, dengan adanya revisi dari Anies itu, upaya untuk mengimplementasikan
jaring pengaman sosial (JPS) bagi pekerja pemula tanpa pengalaman sulit dilakukan. Khususnya,
ketika struktur skala upah di DKI semakin tidak jelas dengan JPS yang terabaikan.
"Karenanya, kami meminta Kemenaker untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang
telah melawan hukum regulasi," jelas dia.
Tak hanya itu, Apindo juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan
pembinaan dan sanksi kepada kepala daerah yang melanggar, termasuk Anies. Utamanya,
karena telah melemahkan sistem pemerintahan.
"Sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272, Pemerintah Pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah," ucap Heriyadi.
Lebih jauh, dengan adanya keputusan Anies untuk merevisi besaran nilai UMP pada 2022, pihak
Apindo, juga mengimbau perusahaan di Jakarta untuk mengabaikannya. Hal itu, kata dia sembari
menunggu keputusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.
"Namun, tetap mengikuti Kepgub DKI Jakarta No. 1395 Tahun 2021 pada 19 November lalu, di
mana kenaikan UMP 0,85 persen," katanya.
491
