Page 502 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan, dengan
revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut, maka upaya untuk mengembalikan prinsip upah minimum
sebagai jaring pengaman sosial (Social Safety Net) bagi pekerja pemula tanpa pengalaman tidak
terwujud.

"Kembali menjadi upah rata-rata, sehingga penerapan struktur skala upah akan sulit dilakukan
karena ruang atau jarak antara upah minimum dengan upah diatas upah minimum menjadi
kecil," ujar Sukamdani dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (20/12).

Hariyadi mengatakan, kondisi itu akan menyulitkam bagi pekerja baru. Sebab, perusahaan akan
lebih memilih pekerja berpengalaman dengan upah setara upah minimum.

"Ini akan menimbulkan resiko yang besar untuk pekerja yang baru. Kesempatan pekerjaan baru
akan semakin terbatas," katanya.

Atas kondisi tersebut, Apindo meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi
kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi Ketenagakerjaan, terutama
pengupahan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha
dan perekonomian nasional.

Apindo juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi
kepada Kepala Daerah, Gubernur DKI Jakarta yang tidak memahami peraturan perundangan
sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU 23 tahun
2014.

"Pasal 373 yang intinya Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," katanya.

Apindo juga akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
jika Gubernur DKI benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut. Sementara
itu, seluruh perusahaan di Jakarta diminta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022
sembari menunggu Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap.

"Namun tetap mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1395 Tahun 2021 yang
ditetapkan tanggal 19 November 2021," tandas Sukamdani. [azz].

501