Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2019
P. 71
Ditambahkan Retna, diskriminasi merupakan segala bentuk pembedaan,
pengabaian, pengistimewaan atau pilih kasih yang dilakukan berdasarkan ras, warna
kulit, jenis kelamin, agama, paham politik, pencabutan (ekstraksi) secara nasional
atau asal usul sosial dan kondisi fisik (penyandang disabilitas dan HIV/AIDS), yang
berdampak pada penghapusan atau hambatan terhadap kesetaraan kesempatan
atau perlakuan dalam pekerjaan.
Retna mengungkapkan dasar Ketenagakerjaan Nasional melalui perlindungan
kepada pekerja/buruh sejak proses sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah
bekerja juga termuat dalam Pasal 5 dan 6 UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Ketenagakerjaan.
Selain memperingati 100 tahun International Labour Organization (ILO), Retna
menegaskan dialog digelar bertujuan untuk meningkatkan komitmen dari seluruh
pihak terkait untuk menerapkan syarat kerja non diskriminasi di tempat kerja dalam
upaya menghapus segala bentuk diskriminasi dalam ketenegakerjaan.
Kadisnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi dalam sambutannya mewakili Dirjen PHI
Jamsos Kemnaker mengatakan untuk mewujudkan kesetaraan dan perlakuan sama
dalam pekerjaan maka segala kebijakan termasuk pelaksanaanya ditujukan untuk
menghapuskan diskriminasi di dunia kerja.
Hal tersebut kata Hamidi selaras dengan tujuan Konvensi ILO No.100 tentang
Pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang
sama nilainya yang telah diratifikasi UU Nomor 80 Tahun 1957 dan Konvensi ILO
No.111 tentang Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan yang telah diratifikasi
melalui UU Nomor 21 Tahun 1999.
"Salah satu pilar untuk mewujudkan pekerjaan yang layak dengan memperhatikan
hak-hak mendasar di tempat kerja. Salah satunya pencegahan terjadinya
diskriminasi di tempat kerja," katanya.
Untuk mencegah adanya diskriminasi di tempat kerja, Hamidi berpendapat dimulai
sejak proses rekruitmen, sedang bekerja (dimulai saat tandatangan PP PKB) sudah
diberikan antisipasi diskriminasi. Salah satunya tak ada perbedaan antara pekerja
laki-laki dan perempuan dan jabatan-jabatan tertentu di perusahaan-perusahaan.
"Hak-hak perempuan harus diberikan sesuai peraturan UU yang belaku. Termasuk
sarana Hubungan Industrial yang ada di perusahaan dipenuhi pihak perusahaan.
Semua itu dapat diantisipasi termasuk diskriminasi setelah bekerja," katanya.
"Disnaker Banten sudah melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja perempuan
termasuk melindungi pekerja perempuan di malam hari dan melindungi hak-
haknya," katanya.
Page 70 of 137.
