Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2019

Title PENGUSAHA TELAT BAYARKAN THR BISA BERUJUNG PIDANA
Media Name antaranews.com
Pub. Date 21 Mei 2019
https://www.antaranews.com/berita/879084/pengusaha-telat-bayarkan-thr- bisa-
Page/URL
berujung-pidana
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Ketika telat ada sanksi, sanksinya berupa administratif, dari administratif bisa
berubah menjadi pidana Bogor - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Kota Bogor, Jawa Barat mengeluarkan imbauan kepada para
pengusaha agar tidak telat membayarkan upah Tunjangan Hari Raya (THR), sebab
jika telat dari waktu yang ditentukan, bisa berujung pidana.

"Ketika telat ada sanksi, sanksinya berupa administratif, dari administratif bisa
berubah menjadi pidana. Tapi kita berharap tidak sampai ke sana, harapannya
pengusaha harus bayar," ujar Kepala Disnakertrans Kota Bogor, Samson Purba di
Bogor, Selasa (21/5/2019).

Menurut dia, sanksi administratif itu akan berubah menjadi pidana bagi Direktur
Utama Perusahaan yang bersangkutan, jika sudah diberikan tiga kali surat
peringatan, tapi tak kunjung mau membayarkan THR.

Sanksi administratif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomer 20 tahun 2016 tentang tata cara pemberian sanksi administratif Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang perupahan.

"Ketika kita sudah berikan peringatan satu, dua, tiga tidak mau bayar, itu dia
menjadi pidana. Ada batas waktunya, nota pertama tujuh hari, peringatan kedua
tiga hari, peringatan ketiga baru proses," terang Samson.

Imbauan itu ia tuangkan dalam surat edaran yang dikeluarkan pada 17 Mei 2019.
Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa pengusaha wajib membayarkan THR
paling telat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri.

Pewarta: M Fikri Setiawan Editor: Ridwan Chaidir COPYRIGHT (c)2019 .

Page 30 of 117.