Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2019
P. 40
Oleh karena itu, lanjut Sutiaji, tidak perlu diatur secara khusus dengan Perda untuk
mengatur pencairan THR dan gaji ke-13 ASN.
Apalagi, kata Sutiaji, batas waktu pencairan THR dan gaji ke-13 ASN ditentukan
pada Jumat (24/5), maka waktu pembahasannya tidak mencukupi. Selain itu, juga
membutuhkan biaya yang besar untuk membuat sebuah Perda.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto menambahkan ketentuan
dalam PP berlaku bagi daerah yang belum menganggarkan THR dan gaji ke-13
dalam APBD. "Untuk Kota Malang sudah dianggarkan, sehingga tidak perlu Perda,"
ucapnya.
Selain itu, kata Wasto, tidak lazim Perda disusun untuk teknis pencairan THR dan
gaji ke-13 ASN.
Sementara itu, untuk THR para tenaga honorer di lingkup Pemkot Malang sumber
dananya dari iuran para ASN yang besarannya diserahkan sepenuhnya kepada OPD
masing-masing, karena tenaga honorer kontraknya dengan OPD.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, OPD bakal menggunakan "kearifan lokal" masing-
masing. Artinya, para ASN di OPD tersebut bakal urunan untuk THR tenaga
honorer..
Page 39 of 117.
